Koma.id – Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU 2022-2027, KH. Ahmad Nurul Huda Haem, mengatakan gagasan people power 10 Agustus bukan gagasan yang bagus.
“Beberapa saat lagi, tepat tanggal 10 Agustus 2023 ramai diperbincangkan sebagai momen untuk menggerakkan massa dalam gagasan people power. Ini bukan gagasan yang bagus,” ujarnya melalui keterangan, Minggu (6/8/2023).
Beberapa waktu yang lalu, Amien Rais menyerukan people power untuk melengserkan pemerintahan yang sah saat ini, Presiden Joko Widodo.
Hal ini kemungkinan merupakan cara yang dilakukan oleh barisan sakit hati yang tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, bisa saja hal ini dikarenakan kebencian mendalam yang selanjutnya menyerukan kepada banyak orang untuk berkumpul guna melengserkan pemerintahan atau membuat gaduh situasi negara yang sedang baik-baik saja.
“Pada saat-saat tertentu tentu gerakan people power itu dibutuhkan dengan cara-cara yang baik, namun saat ini tidak ada alasan karena negara sedang dalam situasi pemerintahan yang tidak ada isu, tidak ada persoalan-persoalan besar apalagi misalnya riset terakhir itu menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah republik Indonesia saat ini mencapai lebih dari 80%,” lanjutnya.
Menurutnya, Ekonomi Indonesia juga sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, infrastruktur yang ada juga memberikan daya dorong ekonomi yang luar biasa di daerah-daerah juga menjadi sesuatu yang harus diakui keberhasilannya.
“Pengakuan dari negara-negara luar bahwa keberanian dari pemimpin kita, keberanian pemerintahan kita saat ini untuk melawan kekuatan-kekuatan yang luar biasa di eropa, di Amerika dan lain- lain adalah suatu bukti bahwa kita negara yang besar, kita negara yang diperhitungkan,” terangnya.
“Diharapkan dalam mengkritik pemerintah dan menyampaikan saran, maka menurut menggunakan ruang-ruang yang telah disediakan bisa melalui kepolisian sampai perwakilan rakyat yang ada di DPR atau mekanisme lain yang bisa dilakukan. Gerakan mengumpulkan massa, apalagi dengan isu untuk melengserkan pemerintahan yang dengan catatan tingkat kepuasa publiknya sangat tinggi adalah suatu yang mengada-ada. Oleh sebab itu, semua pihak harus berfikir cerdas menggunakan akal sehat,” ungkapnya.
