Koma.id – Pernyataan tentang Pertalite cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendadak menjadi sorotan. Ketua DPR Puan Maharani akhirnya ikut bersuara terkait hal tersebut.
Menurutnya, harus ada rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” kata Puan, Kamis (11/8/2022).
Seperti diketahui, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi.
Kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter (KL) diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022 mengingat hingga Juli lalu konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Cak Imin Ajak Polri, Menag hingga Pemda Gercep Tindak Kekerasan Seksual di Pesantren : Mangkel Aku!
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan. Untuk itu, kata Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan Pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap dia.
Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.
“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” sebut Puan.
Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah.
Puan pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan. Puan juga meminta pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif menyosialisasikan Program Subsidi Tepat Sasaran.
Selain itu, pemerintah harus cepat mengeluarkan regulasi terkait pembatasan BBM bersubsidi.
“Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” katanya.
