Koma.id, Jakarta – Gaya KPK era Firli Bahuri hanya buying time, sekedar memberi rasa nyaman kepada Anies Baswedan dkk. Sehingga publik lupa atau putus asa lalu pasrah terhadap keadaan atau realita, sebagaimana kasus-kasus lainnya yang menggebu-gebu di awal namum loyo di ujung.
“Kalau dilihat dari dinamika politik di DPRD DKI yang menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, maka nampak semangat DPRD DKI lebih agresif dari KPK meskipun proses interpelasi di DPRD DKI Jakarta dalam kasus Formula E, belum menunjukan hasil,” tutur Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, hari ini.
Padahal, kata Petrus, kendala proses interpelasi karena tidak quorumnya jumlah peserta rapat, padahal semangat interpelasi DPRD DKI adalah untuk membangun transparansi pengelolaan APBD DKI dalam soal Formula E, sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD dalam fungsi pengawasan dan fungsi anggaran APBD.
Heboh “Sale Indonesia” hingga “Buang Rupiah”, Haris Moti: Tidak Membangun Kedaulatan Bangsa
Soal Commitment Fee, Petrus mengatakan bahwa setelah pemeriksaan BPK RI Provinsi DKI terbaru, ternyata hasilnya masih kurang Rp.90 Miliar. Inipun kelihatannya akan digantung oleh KPK. Karena KPK sudah menyerahkan kepalanya untuk disandera oleh berbagai kepentingan terkait proses kepemimpinan nasional 2024.
“Kita jangan mimpi KPK akan digdaya, kecuali kekuatan besar masyarakat mendorong KPK kembali kepada kekuatan profesionalisme sesuai UU,” katanya.
Perihal klaim dampak ekonomi Formula E, mencapai Rp.2,6 Triliun, kata Petrus, ini hanya isapan jempol sekedar pelipur lara, untuk menghibur hati yang duka. Dan hanya clikbait dengan bumbu-bumbu yang bombastis sekedar mengalihkan sorotan publik ke KPK dan Anies Baswedan.
“Saya khawatir KPK per hari ini, tidak akan tidak lebih hebat dari sekelas salah satu Polsek di Jakarta. Ia kehilangan kedigdayaan dan cenderung lebih parah dari Kejaksaan dan Polri yang semakin baik,” pungkasnya.
