Koma.id – Khilafatul Muslimin membangun sistem pendidikan sendiri setingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi sebagai sarana untuk pengkaderan. Para siswa tidak diajari materi soal Pancasila dan UUD 1945, tetapi lebih kepada doktrinasi khilafah.

“Kemudian yang menjadi keprihatinan kita bersama khususnya dalam pengkaderan ini, siswa-siswa di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan Pancasila. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini, berbasis khilafah, dan tidak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 45,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).

Hengki mengatakan, mereka juga melarang siswanya menghormat kepada bendera lain, selain bendera Khilafatul Muslimin. Bahkan, kata Hengki, mereka tidak wajib tunduk kepada pemerintah RI.

“Tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat ke bendera selain bendera Khilafatul Muslimin. Artinya, seperti kami sampaikan tadi, tidak wajib tunduk pada pemerintah,” ujarnya.

Hengki menjelaskan bahwa siswa yang ada di sekolah Khilafatul Muslimin hanya diperintah untuk taat kepada khalifah, bukan kepada pemerintah.

“Taat hanya kepada khalifah sedangkan kepada pemerintah itu tidak wajib. Kemudian juga diajarkan di sini bahwa sistem yang sudah final adalah khilafah. Tujuan khilafah itu thogut, atau setan, iblis,” jelasnya.

Pendidikan Singkat

Selain itu, Hengki menyebut sistem pendidikan berbeda dari yang biasanya. Di mana jenjang pendidikan setara sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditempuh secara singkat.

Papan Nama Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah milik Khilafatul Muslimin

“Mereka memiliki sekolah dari SD (belajar) tiga tahun, SMP dua tahun, SMA dua tahun, dan dua universitas,” kata Hengki.

Hengki mengatakan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas yang terafiliasi dengan ormas Khilafatul Muslimin akan memiliki gelar sarjana. Gelar pendidikan berkaitan dengan ajaran khilafah.

“Setelah menjalani pendidikan dua tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, sarjana kekhalifaan Islam,” ungkap Hengki.

3 Universitas di Bekasi-NTB

Hengki menyebut, hingga kini, polisi sudah berhasil mengungkap universitas di bawah naungan Khilafatul Muslimin, yakni berada di Bekasi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hingga kini polisi masih mendalami sekolah lain yang berada di bawah naungan Khilafatul Muslimin yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Satu di Bekasi dan satu ada di NTB. Banyak (sekolah lain) di seluruh Indonesia. Dia kan ada tiga daulah. Sumatera, Jawa, Timur, kemudian ada juga dari Kalimantan tapi belum bersifat daulah karena belum menguasai beberapa wilayah. Jadi strukturnya seperti itu jadi sangat berbahaya,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.