Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Hukum

UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK

×

UI Gugat UU Penanggulangan Bencana ke MK

Sebarkan artikel ini
Mahasiswa Dan Peneliti Ui Gugatan Penanggulangan Bencana
Mahasiswa dan peneliti dari Universitas Indonesia (UI) mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KOMA.ID, JAKARTA – Tiga orang mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bersama dengan seorang peneliti UI mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka mempersoalkan tidak adanya mekanisme hukum yang mengatur langkah negara ketika indikator bencana nasional telah terpenuhi, tetapi Presiden tidak menetapkan status darurat bencana nasional.

Silakan gulirkan ke bawah

Permohonan tersebut dilatarbelakangi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap sepanjang 2026. Para pemohon menilai skala dampak bencana tersebut telah memenuhi indikator penetapan status bencana nasional, tetapi Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil keputusan untuk menetapkannya.

Perkara itu tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 yang diterima Kepaniteraan MK pada Kamis (19/11/2026).

Para pemohon terdiri dari Maryam Jenny Morin, M. Khalid Arbi, dan Rindang Syafa’at yang merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, serta Satrio Alif Febriyanto selaku peneliti UI.

Dalam permohonannya, mereka merujuk Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana juncto Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pemohon berpendapat indikator penetapan status bencana nasional telah terpenuhi oleh dampak karhutla tahun ini.

Mereka menyebut sedikitnya 10 korban jiwa terverifikasi, lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak, serta 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif.

Selain itu, sekitar 7,9 juta peserta didik terdampak akibat penghentian pembelajaran tatap muka di 61.693 satuan pendidikan. Luas lahan yang terbakar juga disebut mencapai sekitar 1,92 juta hektare.

Meski demikian, pemerintah beralasan kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai sehingga penetapan status darurat bencana nasional belum diperlukan.

Para pemohon menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan penetapan status bencana nasional masih sangat bergantung pada diskresi Presiden. Padahal, menurut mereka, ketika indikator objektif yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, harus tersedia mekanisme untuk memastikan negara mengambil tindakan.

“Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak,” jelas para pemohon.

Mereka menilai UU Penanggulangan Bencana belum mengatur konsekuensi maupun mekanisme pengawasan apabila Presiden tidak menggunakan kewenangannya untuk menetapkan status bencana nasional meskipun persyaratan objektif telah terpenuhi.

Kekosongan pengaturan itu, menurut para pemohon, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak bencana. Mereka mengaitkannya dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, para pemohon menilai ketiadaan mekanisme tersebut membuat fungsi pengawasan DPR tidak dapat berjalan secara efektif. Padahal, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui permohonan ini, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana.

Dalam petitumnya, mereka meminta ketentuan tersebut dinyatakan tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa Presiden wajib menetapkan status darurat bencana nasional paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima rekomendasi BNPB, apabila indikator penetapan status tersebut telah terpenuhi.

Mereka juga meminta MK memberikan kewenangan kepada DPR untuk memanggil Presiden guna meminta penjelasan apabila status darurat bencana nasional tidak ditetapkan. DPR selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden, yang wajib ditindaklanjuti.

Para pemohon menegaskan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan penanganan karhutla 2026. Mereka ingin memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak bencana tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan satu lembaga negara, melainkan disertai mekanisme pengawasan dan koreksi dalam sistem ketatanegaraan.

Permohonan ini didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Samuel Bona Tua Rajagukguk, Lalu Hartawan Mandala Putra, Michael Graceson Loyver Sitompul, Dikri Mulia, dan Erwan Haryadi.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.