Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Hukum

GPK RI Apresiasi Densus 88, 15 Tersangka Terorisme Ditangkap di Enam Provinsi

×

GPK RI Apresiasi Densus 88, 15 Tersangka Terorisme Ditangkap di Enam Provinsi

Sebarkan artikel ini
Abdullah Kelrey
Ketua Komite Nasional GPK RI, Abdullah Kelrey.

KOMA.ID, JAKARTA – Langkah cepat Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam menggulung 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi mendapat apresiasi tinggi dari Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI). Operasi senyap yang berlangsung selama periode 13 hingga 18 November 2026 tersebut dinilai sebagai bukti nyata kesiapsiagaan Polri dalam membentengi keamanan nasional dari ancaman radikalisme.

Ketua GPK RI, Abdullah Kelrey, menilai keberhasilan pengungkapan di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menunjukkan tajamnya kerja intelijen kepolisian di lapangan.

Silakan gulirkan ke bawah
Baca juga:
Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Sejumlah Pelaku Eks Napiter

“GPK RI menilai keberhasilan tersebut merupakan bukti pentingnya profesionalisme, ketegasan, dan kerja intelijen kepolisian dalam mendeteksi serta mencegah ancaman terorisme yang dapat mengganggu keamanan nasional,” ujar Abdullah Kelrey dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Merujuk pada data resmi PPID Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, belasan tersangka yang diringkus berasal dari tiga jaringan teror berbeda, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang berafiliasi dengan ISIS.

Sebaran penangkapan paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan empat tersangka berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Keempatnya ditangkap pada 17–18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan, serta teridentifikasi sebagai bagian dari jaringan Anshor Daulah (AD) Solo.

Di Pulau Sumatera, penindakan dimulai pada 13 November 2026 dengan mengamankan MRZ (45) di Kota Padang, Sumatera Barat, serta tiga tersangka di Pekanbaru dan Kampar, Riau, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41). Operasi berlanjut pada 17 November 2026 di Aceh—tepatnya di Bireuen, Aceh Besar, dan Banda Aceh—yang menjaring tiga orang berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54).

Pada tanggal yang sama, 17 November 2026, tim Densus 88 juga bergerak serentak di Jawa Barat dan NTB. Tiga tersangka masing-masing berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diciduk di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Indramayu. Sementara satu tersangka lainnya, EA (38), diamankan di Kota Bima, NTB.

Jejak Eks Napiter dan Peran Strategis Jaringan

Hasil penyidikan sementara mengungkap bahwa para tersangka memiliki peran vital dalam menjaga eksistensi kelompoknya. Mereka aktif menyebarkan propaganda ideologi ekstrem, merekrut anggota baru, menggalang pendanaan operasional, hingga menggelar pelatihan yang berkaitan dengan aksi terorisme. Fakta mengejutkan lainnya, sejumlah tersangka yang ditangkap tercatat berstatus sebagai mantan narapidana terorisme (eks napiter).

Hingga kini, penyidik Densus 88 masih terus mendalami keterangan dan melengkapi alat bukti guna membongkar aktor lain yang kemungkinan terlibat. Menyikapi hal ini, GPK RI mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada penangkapan belaka, melainkan dikembangkan hingga ke akar jaringan, terutama di ruang siber.

“GPK RI juga mendorong Densus 88 untuk terus mengembangkan penyidikan, menelusuri jaringan yang lebih luas, serta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran paham radikal melalui media sosial dan ruang digital,” tegas Abdullah.

Menurutnya, ruang digital kini kerap dimanfaatkan kelompok ekstremis sebagai medium utama untuk menyebar propaganda dan memengaruhi masyarakat dengan narasi radikal.

Benteng Ketahanan Sosial dari Lingkungan Keluarga

Sejalan dengan sorotan GPK RI, Densus 88 AT Polri turut mengeluarkan imbauan agar publik meningkatkan literasi dan kewaspadaan di ruang digital. Masyarakat diminta tidak mudah terpancing provokasi maupun manipulasi informasi bernuansa ekstrem.

Pengawasan ketat dari lingkungan keluarga juga menjadi kunci utama, mengingat anak-anak dan remaja merupakan kelompok paling rentan terpapar proses radikalisasi melalui gawai dan media sosial. Warga diminta proaktif melapor kepada aparat keamanan terdekat jika mendapati aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

Menutup pernyataannya, GPK RI menekankan bahwa perang melawan terorisme membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara ketegasan aparat dan kepedulian warga dinilai menjadi benteng terkuat dalam merawat keutuhan bangsa.

“GPK RI menegaskan bahwa pemberantasan terorisme bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat demi menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.