Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaHukum

Dua Alasan DPR Coret Illicit Enrichment dari UU Perampasan Aset

×

Dua Alasan DPR Coret Illicit Enrichment dari UU Perampasan Aset

Sebarkan artikel ini
Kom Iii Baintelkam
Komisi III DPR RI rapat bersama Kabaintelkam Polri bahas RUU Penyadapan. (Foto / Istimewa)

Koma.id– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan dua alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar dalam RUU Perampasan Aset.

Pertama, ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), sebagaimana hasil kajian terhadap praktik hukum di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta masukan dari belasan elemen masyarakat yang mayoritas menyampaikan keberatan serupa.

Silakan gulirkan ke bawah

Kedua, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum formil yang mengatur mekanisme dan prosedur perampasan aset, bukan hukum materiil yang menciptakan tindak pidana atau bentuk pemidanaan baru.

“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” jelasnya.

Atas dua pertimbangan tersebut, DPR memutuskan belum mengakomodasi aturan mengenai penindakan kekayaan tidak wajar pejabat publik dalam RUU yang telah disetujui menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.