Koma.id– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan dua alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar dalam RUU Perampasan Aset.
Pertama, ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), sebagaimana hasil kajian terhadap praktik hukum di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta masukan dari belasan elemen masyarakat yang mayoritas menyampaikan keberatan serupa.
Kedua, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum formil yang mengatur mekanisme dan prosedur perampasan aset, bukan hukum materiil yang menciptakan tindak pidana atau bentuk pemidanaan baru.
Mendagri Tito Raih Apresiasi Pengendalian Inflasi Daerah Berkat Penguatan Deteksi Dini Harga Pangan
“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” jelasnya.
Atas dua pertimbangan tersebut, DPR memutuskan belum mengakomodasi aturan mengenai penindakan kekayaan tidak wajar pejabat publik dalam RUU yang telah disetujui menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
Respons Warganet dan Pengamat Politik, Dedi Mulyadi Pastikan Tidak Berminat Isi Kursi RI 2
“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” pungkasnya.








