Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaDaerahNasional

DPR Desak Kementerian PU Segera Lakukan Normalisasi Sungai dan Bangun Tanggul Permanen di Aceh

×

DPR Desak Kementerian PU Segera Lakukan Normalisasi Sungai dan Bangun Tanggul Permanen di Aceh

Sebarkan artikel ini
Dpr Ri Komisi V

Koma.id | Jakarta – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat penanganan darurat sekaligus menuntaskan pemulihan infrastruktur pascabencana menyusul kembali meluasnya banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh pada pertengahan November 2026.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti lambannya penyelesaian pekerjaan pemulihan dari bencana sebelumnya yang terjadi pada November 2025 lalu. Ia menilai, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra karena bencana susulan kini telah kembali menerjang saat proyek pemulihan lama belum rampung.

Silakan gulirkan ke bawah

“Kami minta supaya penanganan itu cepat ya. Penanganan cepat terutama menyelesaikan PR-PR lama dulu yang juga belum selesai sampai sekarang,” kata Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).

Lasarus turut mengkritisi skema pendanaan penanganan bencana di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang masih membebani anggaran reguler di tengah penurunan pagu kementerian tersebut. Ia mendesak pemerintah menyiapkan pos anggaran khusus bencana agar proses lelang maupun pengerjaan fisik di lapangan tidak terhambat.

“Contoh sekarang ini kan anggaran PU menurun, tapi dana bencana itu masih mengambil dari dana regulernya PU. Nah, dari sini saja kita melihat bahwa keseriusan pemerintah itu kurang menurut saya dalam konteks percepatan penanganan bencana ini,” ujarnya.

Selain aspek anggaran infrastruktur, Lasarus meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memperbarui informasi cuaca dan peringatan dini secara masif kepada masyarakat guna meminimalkan potensi jatuhnya korban jiwa.

Senada dengan pimpinan komisi, Anggota Komisi V DPR RI asal daerah pemilihan Aceh, Ruslan M. Daud (HRD), mendesak Kementerian PU dan pemerintah daerah agar tidak sekadar bertindak reaktif melalui bantuan tanggap darurat. Berdasarkan hasil peninjauannya di Kabupaten Aceh Utara, warga di sejumlah desa dilaporkan mengalami banjir berulang hingga 11 kali dalam setahun.

Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya solusi permanen berupa pengerukan sedimentasi, pelebaran alur, serta pembangunan tanggul pengaman di titik-titik kritis seperti sepanjang aliran Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli.

“Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disibukkan dengan membersihkan lumpur dan memperbaiki rumah setelah banjir. Yang dibutuhkan adalah solusi permanen agar masyarakat bisa hidup lebih aman dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terus dihantui ancaman banjir,” tegas Ruslan.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), hujan lebat yang mengguyur sejak Jumat 13 November 2026 telah memicu banjir di berbagai daerah, antara lain Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, serta tanah longsor di Aceh Tengah.

Kepala BPBA, Bahron Bakti, mengonfirmasi bahwa hingga Kamis 19 November 2026, genangan banjir di Kecamatan Singkil masih merendam sedikitnya 10 desa, sementara tiga desa lainnya mulai berangsur surut. Bencana hidrometeorologi ini tercatat memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi, merendam ratusan rumah serta lahan persawahan, hingga memutus akses jalan antarwilayah.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.