Koma.id | Serang – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan alokasi anggaran hampir Rp200 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek pelebaran ruas jalan nasional Serang–Pandeglang sepanjang 3,5 kilometer. Langkah ini dilakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memperlancar aksesibilitas menuju kawasan olahraga Banten International Stadium (BIS).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Menteri PU Dody Hanggodo dan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (19/11).
KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, Dalami Penyitaan Kontainer dalam Kasus Importasi
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, dana hampir Rp200 miliar tersebut tidak hanya dialokasikan untuk penambahan lajur pada jalan utama, tetapi juga mencakup perbaikan sejumlah ruas akses di sekitar kawasan stadion.
“Total anggarannya belum kita hitung secara detail, tetapi mungkin sekitar hampir Rp200 miliar. Karena kita bicara dua hal, yaitu pelebaran jalan yang mengakses ke arah stadion dan jalan-jalan di sekitar stadion yang juga mesti kita bereskan,” ujar Dody.
Saat ini, Kementerian PU tengah mengidentifikasi skema ketersediaan anggaran APBN tercepat agar pengerjaan fisik di lapangan dapat segera dieksekusi. Namun, Dody menekankan bahwa percepatan proyek sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan proses pembebasan dan penyediaan lahan.
“Realisasinya pasti secepatnya, karena kita sudah siap. Kalau lahan nanti kami dibantu oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota supaya itu semua berjalan lancar,” tambahnya.
Proyek penambahan lajur sepanjang 3,5 kilometer ini berlokasi di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto atau ruas Palima-Baros. Jalur sepanjang total 9,4 kilometer tersebut merupakan urat nadi penghubung antara Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang yang selama ini kerap mengalami kemacetan akibat penyempitan badan jalan (bottleneck).
Untuk mendukung kelancaran proyek infrastruktur pusat tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten turut menyiapkan dukungan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp50 miliar, termasuk dalam rencana alokasi tahun anggaran 2027.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik kesepakatan tersebut sebagai realisasi atas berbagai usulan dan keluhan infrastruktur yang sebelumnya diajukan pihaknya kepada pemerintah pusat.
“Intinya, Pak Menteri mendengarkan keluhan dari daerah dan menindaklanjutinya sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian memberikan solusi kepada kami. Semoga apa yang kita rencanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat ke depan,” kata Andra.









