Koma.id – Sekretaris DPW PSI Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, menilai menjelang kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, ingatan masyarakat terhadap berbagai pembangunan yang dilakukan pada masa Jokowi kembali menguat.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang rekam jejak pembangunan yang masih dirasakan hingga saat ini.
“Setiap kali nama beliau (Jokowi) kembali disebut, ingatan masyarakat NTT tentang legacy dan jejak pembangunan di NTT pun ikut muncul ke permukaan. Di era Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris,” kata Junaidin kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Junaidin mengatakan, perubahan paradigma pembangunan tersebut tidak hanya menjadi narasi, tetapi dinilai telah diwujudkan melalui berbagai program yang dirasakan masyarakat di NTT.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, hingga pengembangan kawasan pariwisata menjadi bagian dari perubahan tersebut.
Puan Tegaskan Siap Temui Peserta Demo di DPR
“Bagi sebagian besar masyarakat NTT, perubahan paradigma itu bukan sekadar slogan. Masyarakat melihatnya melalui pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, pembangunan jalan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut. Tol Laut bukan sekadar kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Tol Laut adalah simbol perubahan cara negara melihat NTT,” ucapnya.
Junaidin menambahkan, kehadiran program Tol Laut turut mengubah wajah konektivitas antarpulau di NTT yang selama ini menghadapi tantangan geografis.
“Laut yang dulu menjadi pemisah, perlahan diubah menjadi jalan. Jarak yang dulu menjadi hambatan, mulai diubah menjadi konektivitas. Dan pulau-pulau yang dulu terasa jauh, mulai dihubungkan dengan denyut pembangunan nasional,” ucapnya.
Junaidin juga mengajak masyarakat untuk memisahkan perbedaan pilihan politik dari penilaian terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghilangkan fakta-fakta pembangunan yang telah dirasakan masyarakat.
“Karena itu, kalau ada yang hari ini mencoba mengecilkan arti pembangunan di NTT hanya karena alasan politik, saya ingin mengatakan, Silakan berbeda pilihan politik. Tetapi jangan menghapus fakta sejarah. Di era Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris,” ujarnya.
Ia menilai konsep Indonesia-sentris telah menunjukkan kehadiran negara hingga ke wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah yang selama ini menghadapi keterisolasian.
“Inilah makna Indonesia-sentris: negara hadir bukan hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pelosok yang selama ini menghadapi keterisolasian. Sehingga bagi sebagian masyarakat NTT, Bapak Jokowi bukan sekadar mantan Presiden. Beliau adalah sosok yang meninggalkan cerita, kebijakan, dan pembangunan yang masih dirasakan hingga hari ini,” katanya.
Lebih lanjut, Junaidin menilai kunjungan Jokowi ke NTT tidak hanya dipandang sebagai agenda politik, tetapi juga menjadi momentum yang membangkitkan memori kolektif masyarakat terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang pernah dijalankan pemerintah pusat di wilayah tersebut.
“Karena itu, ketika Jokowi datang kembali ke NTT, yang muncul bukan hanya nostalgia, tetapi juga memori kolektif masyarakat NTT tentang apa yang pernah dikerjakan dan apa yang masih menjadi legacy beliau,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengkultuskan tokoh tertentu. Menurutnya, sambutan hangat masyarakat terhadap Jokowi berangkat dari rekam jejak pembangunan yang dinilai masih dirasakan hingga kini.
“Bagi banyak masyarakat NTT, Pak Jokowi telah meninggalkan jejak. Dan jejak itu masih bisa dilihat, masih bisa dirasakan, dan masih menjadi bagian dari cerita pembangunan NTT,” ucapnya.
“Maka ketika Pak Jokowi kembali datang ke NTT, jangan heran kalau masyarakat menyambut dengan hangat. Karena hubungan emosional antara Pak Jokowi dan masyarakat NTT tidak lahir kemarin sore. Hubungan itu dibangun melalui proses cukup lama, melalui perhatian, dan melalui kebijakan yang dirasakan masyarakat,” tandasnya.
