Koma.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan aturan tersebut menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.
Habiburokhman mengatakan rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB. Ia menyebut penyelesaian RUU Perampasan Aset merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR periode ini sejak September 2025.
“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menjelang pengesahan tersebut, Habiburokhman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal proses pembentukan RUU sejak awal pembahasan.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujarnya.
Habiburokhman mengungkapkan, Dasco telah meminta Komisi III DPR mempercepat pembentukan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Bahkan, Dasco disebut meminta Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meskipun DPR sedang memasuki masa reses.
“Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” kata Habiburokhman.
Seluruh Fraksi Setuju RUU Dibawa ke Paripurna
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Dari Komisi III hadir Ketua Komisi III Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Sementara dari pemerintah hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.
Dasco kemudian meminta persetujuan seluruh peserta rapat.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
Setelah persetujuan tersebut, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai bagian dari penyelesaian pembicaraan tingkat I.
Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman sebelumnya melaporkan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah melalui proses penyisiran dan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam proses pembahasan, Panja juga melibatkan para ahli, akademisi, serta menyerap masukan masyarakat. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan dan disinkronisasikan oleh tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin).
Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menjelaskan Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas memperbaiki rumusan, konsistensi pasal, penomoran, sistematika, hingga bagian penjelasan.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson dalam rapat Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan penyelarasan juga dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pertentangan maupun perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, nomenklatur RUU juga disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Habiburokhman menjelaskan, salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset melalui proses pengadilan dalam kondisi yang diatur undang-undang, meskipun belum terdapat putusan pidana terhadap pelaku.
Prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Namun, mekanisme tersebut tetap harus disertai pengawasan dan perlindungan hukum agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan.
Dalam laporan pembahasan Panja, terdapat sejumlah pokok pengaturan yang menjadi perhatian, antara lain:
- Prinsip dan asas perampasan aset. Pengaturan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup aset yang dapat dirampas. RUU mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Cakupannya juga termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
- Tidak menghapus pidana terhadap pelaku. Perampasan aset tidak menghilangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Prosesnya harus melalui tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan, pemeriksaan pengadilan, hingga putusan.
- Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. RUU memberikan ruang perlindungan melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah terhadap aset.
- Pengembalian aset kepada korban. Pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian korban tindak pidana serta pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.
- Pengelolaan aset hasil perampasan. RUU mengatur badan yang berwenang mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
- Pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen untuk mencegah penyimpangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelusuran serta pengelolaan aset.
- Penegasan hubungan perampasan aset dan penegakan hukum. Perampasan aset menjadi instrumen untuk memulihkan hasil tindak pidana, tanpa menggantikan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
Habiburokhman menegaskan penyusunan regulasi tersebut diarahkan agar proses perampasan aset tidak hanya efektif dalam pemberantasan kejahatan, tetapi juga tetap menjamin keadilan.
“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujarnya.
Pemerintah Setujui RUU Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II
Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Eddy menyampaikan apresiasi kepada DPR, khususnya Komisi III, atas penyelesaian pembahasan tingkat pertama.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy.
Pemerintah menilai pengaturan perampasan aset menjadi bagian penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah, RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap akhir pembahasan di DPR. Rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II untuk menentukan pengesahan rancangan aturan tersebut menjadi undang-undang.
Apabila disetujui dalam rapat paripurna, regulasi yang telah dinantikan selama sekitar 18 tahun itu akan memasuki tahap berikutnya sebagai instrumen hukum untuk memperkuat upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana.














