Koma.id – Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Peristiwa tersebut diduga terjadi di rumah jabatan bupati pada Rabu, 11 November 2026 malam.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan kekerasan seksual tersebut disebut bermula dari tawaran pekerjaan di perusahaan daerah air minum (PDAM). Korban diduga dibawa oleh dua orang kenalannya ke rumah jabatan bupati dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai perkara ini memiliki persoalan serius terkait ketimpangan relasi kuasa. Lembaga tersebut juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya pola penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mempertanyakan alasan seorang bupati harus terlibat langsung dalam proses perekrutan pegawai hingga calon pekerja harus datang ke rumah dinas pada malam hari.
“Siapa tahu ini sudah menjadi pola. Mana ada seorang bupati ikut campur urusan merekrut [pegawai] dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” ujar Sondang.
Menurutnya, rangkaian peristiwa yang dilaporkan menunjukkan adanya dugaan pemanfaatan kewenangan, fasilitas jabatan, serta relasi kuasa yang membuat korban berada dalam posisi rentan.
Kronologi Berawal dari Tawaran Pekerjaan di PDAM
Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, dugaan peristiwa bermula ketika RWM memperoleh informasi mengenai kesempatan bekerja di salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Kupang.
Korban yang saat itu belum memiliki pekerjaan disebut tertarik dengan tawaran tersebut. Ia bahkan meminta persetujuan neneknya sebelum menerima kesempatan bekerja.
Dua orang perempuan berinisial EK dan LS kemudian mengajak korban untuk menemui Bupati Kupang, Yosef Lede. Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari proses untuk memperoleh pekerjaan.
Pada Rabu, 11 November 2026, sekitar petang, korban bersama kedua perempuan tersebut menuju rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Setibanya di lokasi, korban bersama kedua orang yang mengantarnya masuk ke rumah jabatan. Namun, berdasarkan kronologi dalam laporan polisi, EK kemudian keluar sehingga korban berada bersama Yosef Lede.
Korban disebut sempat ingin ikut meninggalkan rumah jabatan bersama orang yang mengantarnya. Namun, keinginannya tersebut tidak terpenuhi.
Dalam laporan yang diperoleh penyidik, korban mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual fisik yang diduga dilakukan oleh Yosef Lede.
Dugaan peristiwa pertama disebut terjadi sekitar pukul 20.00 WITA. Setelah itu, dugaan kekerasan seksual kembali terjadi sekitar tengah malam.
Dalam kondisi panik dan ketakutan, korban kemudian berusaha mencari pertolongan. Ia menghubungi adiknya pada Kamis, 12 November 2026 dini hari melalui telepon.
Adik korban kemudian datang menjemputnya di rumah jabatan bupati.
Dalam kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, Yosef Lede juga disebut memasukkan uang sebesar Rp3 juta ke dalam tas korban. Setelah berada di luar ruangan, salah seorang perempuan yang mengantar korban diduga mengambil uang tersebut.
Korban juga disebut mendapat tekanan agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Ancaman tersebut diduga disampaikan oleh salah seorang kenalan yang sebelumnya membawanya ke rumah jabatan.
Seluruh rangkaian tersebut merupakan keterangan korban dan informasi awal dalam laporan polisi. Penyidik masih harus menguji keterangan itu melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Laporan Resmi Diterima Polda NTT
Korban kemudian melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026.
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Perkara ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap RWM dengan Yosef Lede sebagai pihak terlapor.
Henry mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian langkah awal untuk mendalami peristiwa tersebut, termasuk meminta keterangan korban dan sejumlah saksi.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan penyidik juga telah mengajukan permintaan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) di RS Bhayangkara.
Pemeriksaan medis tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara.
Polisi juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Pendampingan serta perlindungan selama proses hukum menjadi bagian dari penanganan kasus.
Polisi Periksa Enam Orang dan Temukan Barang Bukti
Dalam konferensi pers pada Senin, 16 November 2026, Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi gabungan untuk menangani perkara tersebut.
Penyidik Ditres PPA dan PPO telah memeriksa enam orang, termasuk korban RWM, orang tua korban yang menjadi pelapor, serta adik korban yang menjemputnya dari rumah jabatan.
Sementara itu, dua orang berinisial EK dan LS yang mengantar korban ke rumah jabatan bupati juga telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, keduanya belum memenuhi panggilan pada hari yang dijadwalkan.
Nova Irone mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui, mendengar, atau melihat rangkaian peristiwa menjadi tahapan penting sebelum penyidik meminta keterangan dari Yosef Lede.
“Terkait pemeriksaan (terhadap) terlapor YL akan kami lakukan dulu penyelidikan saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, melihat kemudian lalu kami akan memanggil YL untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Nova.
Pada hari yang sama, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang bersama tim Inafis Ditreskrimum Polda NTT.
Dari olah TKP tersebut, penyidik menemukan satu potong celana yang disebut digunakan korban ketika peristiwa berlangsung. Barang tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti.
Nova menjelaskan barang tersebut berkaitan dengan keterangan korban yang mengaku diminta mengganti celananya.
Kapolda NTT Reza Arief Dewanto menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan meminta masyarakat serta media ikut mengawal proses penyidikan hingga tuntas.
“Kami memohon kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawal dan memonitor perkembangan penyidikan ini sampai ada hasilnya nanti,” ujar Reza.
Hingga konferensi pers pada 16 November 2026, polisi menyatakan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Pemeriksaan terhadap Yosef Lede akan dilakukan setelah penyidik mendalami keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti permulaan yang diperlukan.
Komnas Perempuan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan
Komnas Perempuan menilai perkara yang menyeret Bupati Kupang tidak dapat dilepaskan dari persoalan relasi kuasa antara pejabat publik dan masyarakat.
Sondang Frishka Simanjuntak menyoroti setidaknya tiga aspek dalam kasus tersebut.
Pertama, dugaan penggunaan kewenangan jabatan untuk membuka akses pekerjaan bagi korban. Tawaran pekerjaan tersebut membuat korban memiliki harapan untuk memperoleh penghasilan dan kesempatan bekerja.
Kedua, penggunaan rumah jabatan sebagai lokasi pertemuan. Menurut Komnas Perempuan, fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah dapat menimbulkan rasa percaya bagi masyarakat yang datang untuk mengurus kepentingan pekerjaan.
Ketiga, keterlibatan dua orang yang mengantar korban ke lokasi, kemudian diduga meninggalkannya berdua dengan pihak terlapor.
“Jadi ini sepertinya bukan sesuatu yang berlangsung spontan, tapi ada perencanaan, melibatkan sumber daya, kewenangan, relasi kuasa yang tunduk pada kekuasaan bupati,” ujar Sondang.
Komnas Perempuan mempertanyakan apakah dugaan peristiwa tersebut merupakan kejadian pertama atau ada kemungkinan praktik serupa pernah terjadi sebelumnya.
Meski demikian, dugaan adanya pola kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta. Hal tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan, termasuk dengan menelusuri kemungkinan adanya korban lain dan kejadian serupa.
Komnas Perempuan juga meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian perbuatan terlapor, tetapi turut mengungkap peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa.
Lembaga tersebut mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta ketentuan pidana lain yang relevan berdasarkan hasil penyidikan.
Komnas Perempuan juga menekankan bahwa penanganan perkara harus memperhatikan pemulihan korban, termasuk kebutuhan kesehatan, pendampingan psikologis, dan perlindungan bagi korban serta keluarganya.
Komnas HAM Minta Kasus Diusut dan Jabatan Tidak Jadi Perlindungan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memberikan perhatian terhadap laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan kepala daerah tersebut.
Komnas HAM meminta proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak terpengaruh oleh kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan.
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti ketentuan pemberatan pidana dalam UU TPKS apabila tindak pidana dilakukan oleh pejabat publik.
Dalam ketentuan Pasal 15 UU TPKS, terdapat pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik.
Menurutnya, kedudukan sebagai pejabat publik justru membawa tanggung jawab lebih besar untuk melindungi masyarakat. Karena itu, kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau merugikan warga.
Komnas HAM juga mendorong agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap satu pihak, tetapi menelusuri seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti yang ditemukan.
Habiburokhman Minta Polisi Tidak Beri Perlakuan Khusus
Kasus ini turut mendapat perhatian Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Habiburokhman meminta Polda NTT mengusut laporan tersebut secara serius dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Yosef Lede meskipun yang bersangkutan merupakan kepala daerah.
Ia juga menyatakan telah memberikan dukungan kepada Kapolda NTT agar proses hukum berjalan profesional dan akuntabel.
Di sisi lain, Partai Gerindra menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada Yosef Lede apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti secara hukum.
Sanksi yang disampaikan partai mencakup pemecatan dari keanggotaan partai. Habiburokhman juga mendorong agar Yosef diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Yosef Lede Mengaku Hormati Proses Hukum
Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati laporan yang telah disampaikan ke Polda NTT.
Ia mengaku sebagai warga negara yang taat hukum akan mengikuti proses yang sedang berjalan dan bersedia memberikan keterangan apabila dipanggil oleh penyidik.
“Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” ujar Yosef.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan kepolisian.
“Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika proses penyelidikan masih berlangsung. Hingga perkembangan yang disampaikan kepolisian pada 16 November 2026, Yosef Lede masih berstatus sebagai pihak terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Apakah Ada Pola Kekerasan Seksual?
Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pola penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu aspek penting dalam pengusutan perkara ini.
Dugaan penggunaan tawaran pekerjaan sebagai pintu masuk untuk membawa korban ke rumah jabatan, keterlibatan orang yang mengantar korban, hingga dugaan tekanan agar korban tidak menceritakan kejadian merupakan rangkaian yang perlu didalami secara menyeluruh.
Penyidik perlu mengungkap siapa yang pertama kali menawarkan pekerjaan, apakah tawaran tersebut benar-benar berkaitan dengan proses perekrutan di PDAM, siapa yang mengatur pertemuan dengan bupati, serta apa peran masing-masing orang yang membawa korban ke lokasi.
Selain itu, polisi juga perlu menelusuri dugaan pemberian uang dan tekanan terhadap korban setelah peristiwa tersebut. Pemeriksaan terhadap EK dan LS menjadi penting untuk menguji keterangan korban sekaligus mengetahui bagaimana pertemuan di rumah jabatan itu dapat terjadi.
Jika ditemukan indikasi adanya korban lain atau peristiwa serupa, penyidik perlu mengembangkan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pola penyalahgunaan kewenangan yang lebih luas.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi institusi penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat publik. Jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam proses hukum.
Pada akhirnya, publik menunggu penyidikan yang transparan, perlindungan maksimal bagi korban, serta pengungkapan seluruh pihak yang terlibat. Dugaan kekerasan seksual ini bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban seorang pejabat, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan masyarakat.








