Koma.id– Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menyampaikan pidato politiknya dalam Apel Siaga Perubahan yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Senayan, pada Minggu (16/7/2023).
Dalam pidatonya, Anies menyebut bahwa perubahan diperlukan untuk mendorong persatuan. Bahkan, parade Apel Siaga yang menampilkan kebudayaan masyarakat dari berbagai provinsi di Indonesia, menegaskan keinginan adanya keadilan yang setara dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato, persatuan tidak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan,” tekan Anies.
“Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka pada saat Pemilu dan Pilpres 2024 besok,” sambung Anies disambut riuh tepuk tangan para kader Nasdem.
Anies menyampaikan harapannya agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan melalui kesempatan yang dibuka pada Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Baginya ini bukanlah perjuangan kecil atau sederhana, melainkan merupakan perjuangan besar yang bertujuan untuk mencapai negara yang lebih adil.
“Ini bukan perjuangan kecil, bukan perjuangan yang sederhana. Ini perjuangan besar yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil,” kata Anies.
Di sisi lain, dalam acara hajatan politik ini, terlihat bahwa NasDem tidak mengundang Presiden Joko Widodo. Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, serta Ketua Umum partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hadir di lokasi. Hadir pula tiga elite Golkar, yaitu Ketua DPP Golkar Christina Aryani, Supriansa, dan Rizal Mallarangeng.
Sementara itu dari rangkuman redaksi selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, masih ada sejumlah persoalan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan di Ibu Kota Negara. Bahkan hal-hal tersebut nampaknya tak mencerminkan rasa keadilan bagi warga Jakarta. Berikut rincian hasil rangkuman redaksi:
1. Banjir
Salah satu permasalahan kronis yang menghantui Jakarta adalah banjir. Setiap musim hujan, kota ini sering dilanda banjir yang merendam sejumlah wilayah. Upaya penanggulangan banjir hingga saat ini masih belum berhasil secara menyeluruh. Diagram wilayah rawan banjir per kecamatan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa ada 82 wilayah atau kelurahan yang rawan banjir. Banjir terus menjadi ancaman bagi warga Jakarta, yang harus menghadapinya setiap tahun.
2. Kemacetan Lalu Lintas
Kemacetan lalu lintas juga menjadi masalah kronis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Jakarta. Upaya untuk meningkatkan transportasi publik dan memperbaiki sistem transportasi masih belum memberikan solusi yang memadai. Jumlah populasi dan kendaraan bermotor yang beredar di Jakarta dan wilayah sekitarnya telah melebihi kapasitas, menjadi akar masalah utama kemacetan ini. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan jalan yang lambat dan kondisi jalan yang rusak semakin memperparah situasi kemacetan ini.
4. Aksesibilitas dan Infrastruktur
Masalah aksesibilitas dan infrastruktur masih menjadi persoalan penting. Beberapa daerah di Jakarta masih kurang terhubung dengan jaringan transportasi yang memadai, dan sejumlah jalan masih memerlukan perbaikan.
5. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
Kemiskinan dan ketimpangan sosial juga menjadi tantangan serius di Jakarta. Meskipun telah ada program bantuan sosial dan upaya peningkatan kesejahteraan, masih banyak penduduk Jakarta yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat juga masih terasa di kota ini.
Menurut re-thinkingthefuture.com, Jakarta digambarkan sebagai tempat dengan desain terburuk di Bumi. Keadaan kota yang padat, asap yang menyelimuti, dan banjir yang melanda mencerminkan kegagalan perencanaan yang telah terjadi selama beberapa dekade. Kualitas hidup yang buruk tercermin dari kecelakaan infrastruktur, kurangnya ruang hijau, kemacetan lalu lintas yang ekstrem, dan perluasan kota yang tidak terencana. Pelaksanaan proyek infrastruktur yang tidak efektif juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini.
7. Kualitas Pendidikan
Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitasnya, masih ada tantangan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan kesenjangan pendidikan antar daerah. Contohnya, sistem penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta sering menuai pro dan kontra, dengan banyak pihak yang merasa prosesnya tidak adil.
Salah satunya terkait contoh penerimaan Peserta Didik Baru banyak pro dan kontra seputar pelaksanaannya. Ada yang menilai, proses PPDB DKI Jakarta 2022 tidak adil dan merampas hak anak sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh dari SMERU Research Institute tahun 2020, di DKI Jakarta setiap tahun ajaran baru tidak kurang dari 140 ribu anak lulusan SD mendaftarkan diri masuk SMP dan sekitar 150 ribu anak lulusan SMP masuk ke SMA/SMK. Dari jumlah total ini hanya sekitar 52 persen yang dapat diterima di SMP Negeri dan hanya 33 persen yang dapat diterima di SMA/SMK Negeri di Jakarta.
8. Perumahan dan Pemukiman Kumuh
Masalah perumahan yang layak dan pemukiman kumuh juga belum terselesaikan di Jakarta. Banyak penduduk yang masih tinggal di pemukiman kumuh dan tidak memiliki akses terhadap perumahan yang layak.
Bahkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rumah tangga kumuh terbesar di daerah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga kumuh di daerah perkotaan Ibu Kota mencapai 22,07% pada 2020. Artinya, 1 dari 5 rumah tangga di Jakarta masuk kategori kumuh pada tahun tersebut.
Dengan demikian, apakah pidato Anies tentang keadilan ini hanya pemanis panggung atau ‘omong kosong’?
