KOMA.ID, JAKARTA – Imparsial bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti dampak ekologis dan sosial serta pelibatan militer dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam peluncuran hasil penelitian bertajuk “Dampak Ekologis dan Sosial serta Pelibatan Militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke” di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Penelitian tersebut dilakukan Imparsial bersama AIDP, WALHI, PUSAKA, JUBI, LBH Papua, LBH Merauke, dan WALHI Papua. Tim peneliti menelaah sejumlah aspek, mulai dari perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat hingga pola pelibatan militer dalam ruang sipil dan pengamanan proyek pembangunan.
Peneliti Senior Imparsial Evitarossi Budiawan mengatakan penelitian tersebut menggunakan pendekatan ekologi politik untuk melihat perubahan lingkungan tidak semata-mata sebagai proses alamiah, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan, kepentingan ekonomi, kondisi geografis, dan relasi kekuasaan.
“Penelitian ini menggunakan metode campuran, mulai dari wawancara, diskusi kelompok terarah, analisis spasial, pemetaan geografis atau GIS, citra satelit, hingga pengolahan data sekunder,” kata Evitarossi.
Menurut dia, penelitian itu juga diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan berbasis bukti (evidence-based knowledge) yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan pada masa mendatang.
Catat Konsesi 1,4 Juta Hektare
Evitarossi menekankan pentingnya melihat hutan dari perspektif masyarakat adat Papua. Menurut dia, hutan bagi masyarakat adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan ruang hidup yang berkaitan dengan sumber pangan, keberlangsungan komunitas, dan identitas budaya.
Berdasarkan penelusuran tim melalui data spasial dan sejumlah sumber lainnya, penelitian tersebut mencatat terdapat sekitar 17 perusahaan dengan total luas konsesi mencapai 1,4 juta hektare atau sekitar 31,83 persen dari wilayah administratif Kabupaten Merauke.
Tim peneliti juga mencatat kehilangan tutupan pohon sekitar 22.000 hektare selama periode 2020-2025. Area yang terdampak, menurut penelitian tersebut, mencakup kawasan hutan, rawa, sabana, hingga padang rumput.
Selain perubahan tutupan vegetasi, penelitian juga memuat kesaksian masyarakat mengenai perubahan kualitas air di sekitar kawasan pembangunan.
Air yang sebelumnya disebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dilaporkan mengalami perubahan kondisi. Perubahan tersebut, berdasarkan kesaksian yang dihimpun tim peneliti, kemudian disertai dengan keluhan kesehatan masyarakat.
Imparsial Soroti Pelibatan Militer
Selain dampak ekologis dan sosial, tim peneliti menyoroti keterlibatan militer dalam kawasan pembangunan PSN Merauke.
Peneliti Imparsial Riyadh Putuhena mengatakan tim menggunakan empat indikator untuk mengukur pelibatan militer, yakni subordinasi, kesementaraan, lingkup keterlibatan, dan pengawasan.
Berdasarkan indikator tersebut, analisis penelitian menempatkan keterlibatan militer dalam PSN Merauke pada level tiga. Tim peneliti mengartikan level tersebut sebagai keterlibatan yang mengarah pada substitusi atau penggantian fungsi sipil oleh militer.
“Hal ini perlu menjadi perhatian dari sisi batas kewenangan institusi militer, profesionalisme TNI, mekanisme pengawasan, serta perlindungan masyarakat adat,” ujar Riyadh.
Penelitian tersebut juga mencatat keberadaan 66 pos militer di sekitar kawasan konsesi serta lima batalion teritorial pembangunan di Kabupaten Merauke.
Riyadh mengatakan pola pelibatan militer dalam proyek pembangunan berskala besar tidak hanya ditemukan di Merauke, tetapi memiliki kemiripan dengan sejumlah proyek pembangunan di wilayah lain.
Menurut dia, pendekatan keamanan tidak semestinya menjadi satu-satunya perspektif dalam menangani pembangunan, terutama ketika proyek tersebut bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat sipil dan masyarakat adat.
Hadirkan Berbagai Perspektif
Peluncuran hasil penelitian tersebut menghadirkan sejumlah pemapar dari tim peneliti, yakni Evitarossi Budiawan dari Imparsial, Ambrosius Mulait dari Pusaka Bentala Rakyat, Teo Reffelsen selaku Manajer Pembelaan Hukum, serta Riyadh Putuhena dari Imparsial.
Peneliti BRIN Dr. Adriana Elisabeth hadir sebagai penanggap.
Ambrosius Mulait memaparkan hasil penelitian dari perspektif Pusaka Bentala Rakyat, khususnya mengenai kondisi masyarakat adat dan perubahan yang terjadi di sekitar wilayah pembangunan.
Sementara itu, Adriana Elisabeth memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian yang dipaparkan tim koalisi masyarakat sipil.
Ia mengapresiasi penelitian tersebut dan menekankan pentingnya pengalaman, konsolidasi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam memahami kompleksitas persoalan pembangunan di Papua.
Hasil penelitian tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan diskusi publik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Merauke. Evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan aspek ekologis, perlindungan hak masyarakat adat, serta batas kewenangan institusi negara dalam proses pembangunan.
