KOMA.ID, JAKARTA – Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena menyatakan bahwa hasil studi yang dilakukan di kawasan Kabupaten Merauke, bahwa pelibatan militer masih menjadi momok tersendiri.
Sebab TNI dilibatkan di semua lini pada proyek strategis nasional (PSN), baik dari sisi pengambilan kebijakan hingga eksekusi di lapangan. Bahkan pengerahan TNI tersebut cenderung sangat masif dan berpola di hampir seluruh PSN yang ada di Indonesia.
Hal ini disampaikan Riyadh dalam Peluncuran hasil penelitian Imparsial bersama AlDP, WALHI, PUSAKA, JUBI, LBH Papua, LBH Merauke, dan WALHI Papua berjudul “Dampak Ekologis dan Sosial serta Pelibatan Militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke” di Cityloog Hotel, Tebet, Jakarta Selatan, pada hari Senin, 28 September 2026.
“Ada pola serupa yang terjadi di daerah lain. Tentara terlibat di PSN itu fakta dan terjadi, tentara terlibat di berbagai level baik mulai dari level kebijakan hingga pengawasal eskavator,” kata Riyadh.
Maka dari itu ketika ada eksavator yang hendak melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Papua Selatan tersebut, dipastikan minimal ada 1 orang prajurit TNI yang akan mengawal.
“Jadi kalau ada satu eskavator mau tebang pohon pasti akan dikawal satu TNI,” sambungnya.
Menurut Riyadh, keterlibatan TNI di PSN khususnya di kawasan hutan adat seperti di Kabupaten Merauke sudah keterlaluan. Sebab mereka disebut memiliki akses untuk melakukan pengolahan lahan hingga peternakan.
Padahal jika merujuk pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tentara, mereka adalah penjaga pertahanan negara, bukan pengolah lahan rakyat.
“Peran TNI ini mulai dari pembukaan lahan, mengelola tanaman, penyediaan tenaga penanaman, sampai ke distribusi hasil pertanian dan peternakan. Ini jelas masalah, karena kita gak tahu apa alasan TNI terlibat menanam sawah,” ujarnya
“Nggak ada satu pun pasal yang memberikan amanat untuk tentara ikutan menanam di sawah,” imbuhnya.
Dalam studinya di Merauke, Riyadh menyebut bahwa setidaknya ada perhitungan bahwa TNI menempatkan personel sangat banyak di sana. Bahkan persantesnya bisa mencapai 1:6 atau 1:23. Artinya, 23 orang di Merauke ditempatkan 1 prajurit.
“Kami melakukan estimasi kira-kira sejauh mana tentara ada di Merauke. Ada 14 instalasi militer, ada bentuk batalyon, pos, koramil. Di Merauke, rasio 1:6 bahkan 1:23. Kalau skala di Idonesi memang belum 1:100 sesuai harapan Prabowo,” ucapnya.
Namun jauh dari itu, keberadaan militer sebenarnya membawa dampak kurang baik bagi masyarakat. Apalagi ketika ada tindakan yang tidak baik bahkan cenderung melanggar hukum dan itu dilakukan militer, nyaris hukum tak bisa mengentuhnya dengan benar. Situasi itu yang menurut Riyadh memicu rasa traumatik sendiri bagi masyarakat asli Merauke.
“Ada ketakutan, ada trauma kolektif masyarakat Papua ketika berhubungan dengan tentara. Jadi persoalan hukum di sana sulit diselesaikan apabila bersentuhan dengan tentara,” tandasnya.
Bagi Riyadh, dirinya tak mempermasalahkan TNI dilibatkan dalam pelbagai persoalan, akan tetapi harus ditempatkan pada aspek perbantuan, bukan menjadi pemain utama dalam sebuah proyek dan pengelolaanya.
“Pelibatan militer itu harus pada komparatif ekspensif. Bukan soal TNI bisa atau tidak bisa, memang banyak TNI bisa melakukan banyak hal, ada Zeni bisa bangun jembatan. Tapi persoalannya bukan TNI tidak bisa, tapi karena memang sipilnya tidak bisa, makanya harusnya ada permintaan dari institusi sipil. Masalahnya di Merauke bukan Sipilnya yang tidak bisa, tapi Tentara dianggap kalau dilibatkan semua masalah beres,” paparnya.
