Koma.id – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengaku menerima sejumlah usulan baru terkait struktur kelembagaan Polri, termasuk wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang akan menaungi institusi Polri.
Ia menyampaikan bahwa ide tersebut muncul dalam audiensi dengan pengamat politik Faizal Assegaf.
Juara 1 Satkamling, RT 11 Gandaria Utara Kini Perkuat Pendidikan Lewat Kampung Inggris Gratis
Jimly menjelaskan, wacana Kementerian Keamanan muncul karena adanya pandangan bahwa Polri membutuhkan lembaga koordinatif seperti halnya TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurutnya, usulan tersebut menyoroti kebutuhan mekanisme koordinasi terkait anggaran, rekrutmen, serta pengawasan institusi.
Selain itu, Komisi Reformasi Polri juga menerima masukan mengenai penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memiliki peran serupa Kemenhan dalam mengatur kebijakan kepolisian. Ada pula usulan agar fungsi Polri dikordinasikan ke beberapa kementerian.
Misalnya, urusan penegakan hukum berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sementara aspek pemerintahan dan ketertiban umum berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meski berbagai gagasan mengemuka, Jimly menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut masih dalam tahap inventarisasi. “Belum ada usulan yang dieksekusi. Tim reformasi Polri masih melakukan belanja masalah dan menampung berbagai masukan dari seluruh pihak,” ujarnya.
Komisi Percepatan Reformasi Polri dijadwalkan terus melanjutkan audiensi dengan para ahli, akademisi, dan kelompok masyarakat sebelum menyusun rekomendasi akhir terkait arah reformasi kepolisian.
