Koma.id – Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak lepas tangan dalam kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens yang hingga saat ini belum bisa dibebaskan.
Apalagi, sudah ada permintaan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka kelompok Egianus Kogoya agar Komnas HAM bisa menjadi negosiator seperti yang disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey.
Boni Hargens soal Pengamanan Demo 27 Agustus 2026, Anggap Polri Makin Dipercaya Jaga Keamanan
“Yang pasti Komnas HAM tidak boleh lepas tangan karena secara kelembagaan, Komnas HAM harus mengambil sikap yang koheren antara keputusan di tingkat pusat dan keputusan di tingkat Kantor Perwakilan,” ujarnya dilansir Kompas.com, Sabtu (8/7/2023).
Usman mengatakan, publik akan melihat sikap Komnas HAM menjadi tidak jelas karena berbeda dari tingkat pusat ke tingkat perwakilan.
Dia mengusulkan agar Komnas HAM menggelar rapat khusus membahas permasalahan tersebut dan mendengarkan perwakilan mereka di Papua secara lebih objektif untuk menjadi negosiator kasus itu.
“Jadi menengahi konflik yang terjadi, dan konflik ini kan telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM,” kata dia.
Sebelumnya, perbedaan pandangan terlihat antara Komnas HAM Perwakilan Papua yang menyebut menjadi negosiator kasus penyaderaan pilot Susi Air. Hal itu disampaikan oleh Frits dalam webinar yang digelar Selasa (4/7/2023) lalu.
“Dan itu jadi perhatian kami, dan ada keberhasilan di situ karena ancaman penembakan tidak terjadi pada tanggal 1 Juli, itu berkat negosiasi, berkat pemantauan, berkat bagaimana Komnas HAM memberikan pandangan-pandangan terkait HAM,” kata Frits.
