Koma.id– Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mempertanyakan siapa yang akan menanggung beban kerugian yang kini dialami proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai proyek kereta cepat Whoosh bukan kerugian, tapi investasi sosial. Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron tak masalah dengan pernyataan itu, tapi siapa yang mau menalangi kondisi Whoosh yang merugi.
“Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?” ujar Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).
Polda Metro Jaya Sebut Perusakan Fasilitas Umum Demo 27 Agustus Dilakukan Kelompok Perusuh
Herman tidak menolak pandangan Jokowi yang menilai Whoosh sebagai proyek jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan produktivitas nasional. Namun, ia menegaskan, beban keuangan yang ditimbulkan tetap harus dijelaskan secara terbuka.
“Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” ucapnya.
Politikus Demokrat itu juga menyinggung pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menalangi kerugian Whoosh.
Menurut Herman, pada akhirnya pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memastikan kerugian proyek tidak terus membengkak. Komisi VI DPR, lanjutnya, akan memanggil PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selaku pengelola untuk dimintai penjelasan terkait strategi penyelamatan proyek ke depan.
“Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Whoosh dibangun sebagai upaya mengatasi kemacetan kronis di Jakarta dan wilayah sekitarnya. “Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta dan Jabodetabek, kemacetan sudah parah sejak puluhan tahun lalu,” kata Jokowi, dikutip.
