Koma.id– Langkah Presiden Joko Widodo membawa sejumlah artis dan influencer untuk mengunjungi proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru terus menuai kritik. Langkah ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai bentuk upaya pemolesan citra dan manipulasi informasi terkait perkembangan proyek IKN.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai tindakan pemerintah tersebut mirip dengan penggunaan jasa pendengung (buzzer). Menurut Isnur, alih-alih menyediakan transparansi mengenai pembangunan dan visi ibu kota baru, pemerintah justru menggunakan gimik dengan mengundang influencer dan artis. Hal ini, menurutnya, dapat membius publik dengan informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.
Analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, juga menyatakan keprihatinan terhadap langkah ini. Ia berpendapat bahwa mengundang pesohor dan influencer berisiko menghasilkan pujian palsu dan opini manipulatif mengenai proyek IKN. Tindakan ini, menurut Dedi, dapat menciptakan kesan positif yang tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya dari pembangunan ibu kota baru.
Selain itu, Peneliti Seknas Fitra, Gurnadi Ridwan, memberikan respons terhadap temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran yang digelontorkan untuk jasa influencer. Gurnadi menganggap bahwa pengeluaran miliaran rupiah untuk biaya tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran negara. Ia menekankan bahwa dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk kepentingan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
