Koma.id – Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi Polisi Wanita (Polwan) untuk menduduki posisi kepemimpinan tertinggi di Polri merupakan terobosan penting dalam reformasi kelembagaan dan pola pikir institusi kepolisian.
Menurut Boni, pernyataan Kapolri tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma di tubuh Polri dalam melihat peran dan peluang kepemimpinan perempuan.
Menko PMK: Wajib Halal Mulai Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat dan Perkuat Kepercayaan
Boni menilai komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pelatihan kepemimpinan khusus bagi Polwan di berbagai jenjang pendidikan kepolisian.
Kepala BNPT Apresiasi Film “Ageman”, Kisah Eks Radikalis Ken Setiawan Jadi Pesan Toleransi
Selain itu, ia mendorong peningkatan keterlibatan Polwan dalam posisi struktural maupun operasional. Pengisian jabatan tersebut, menurut Boni, harus dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi tanpa membedakan gender.
Boni juga menilai forum internasional seperti The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali dapat dimanfaatkan Polri untuk menyerap praktik-praktik terbaik terkait pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan polisi perempuan.
Pernyataan mengenai peluang Polwan menjadi pemimpin tertinggi Polri disampaikan Listyo saat membuka konferensi tersebut. Kapolri menyoroti jumlah Polwan yang saat ini mencapai sekitar 29 ribu personel atau 6,2 persen dari total sekitar 450 ribu personel Polri.
Listyo juga mencontohkan sejumlah negara seperti Australia, Belanda, dan Barbados yang pernah dipimpin oleh polisi perempuan.
Boni menilai konsistensi kebijakan untuk memperluas kesempatan Polwan dapat mendorong perubahan budaya organisasi di tubuh Polri menjadi lebih inklusif, modern, dan progresif.
Menurutnya, komitmen terhadap kesetaraan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam langkah nyata agar peluang kepemimpinan bagi Polwan tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi bagian dari proses reformasi institusi kepolisian.
