Koma.id – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu buka suara setelah menerima somasi terbuka dari Partai Golkar terkait konten podcast yang menyinggung dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Said Didu membantah telah menyebut maupun menuduh Bahlil terlibat dalam kasus tersebut. Ia bahkan mengaku bingung dengan langkah hukum yang ditempuh Partai Golkar karena menurutnya, pernyataannya dalam podcast tidak secara langsung menyebut nama Bahlil.
“Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut,” kata Said Didu, Rabu (11/11/2026).
Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat Polri, Kasus Penyadapan Presiden Masuki Babak Baru
Said Didu menilai somasi yang dilayangkan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar salah alamat dan tidak tepat dari sisi substansi.
Ia berpendapat, pernyataan yang disampaikan dalam podcast merupakan produk pers. Karena itu, apabila terdapat substansi yang dipersoalkan, penyelesaiannya seharusnya menggunakan mekanisme yang berlaku di dunia pers, bukan langsung melalui jalur hukum.
Kapolri Suyudi dan Dasco Turun ke Yogyakarta, PPJNA 98: Bukti Negara Hadir untuk Mahasiswa
“Ini adalah produk pers sehingga kalau ada substansi yang jadi pertentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum. Saya tidak bisa menanggapi somasi tersebut karena menurut saya, somasi tersebut salah alamat dan salah substansi,” ujarnya.
Golkar Somasi Said Didu dan Sri Radjasa
Sebelumnya, Bakumham DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa (10/11/2026).
Somasi tersebut berkaitan dengan narasi dalam konten video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV berjudul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”
Dalam konten tersebut, Golkar mempersoalkan pernyataan mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai besar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Narasi yang disoroti juga menyebut adanya pertemuan dengan sejumlah jenderal yang kemudian ditangkap aparat penegak hukum, sekitar tiga jam sebelum penangkapan.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, mengatakan somasi dilayangkan atas arahan dan kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia.
“Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” kata Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah dipanggil Bahlil untuk membahas konten-konten yang dibuat Said Didu dan Sri Radjasa.
“Kemarin siang kami dipanggil oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra. Lalu, setelah berdiskusi, kami diberikan tugas untuk memberikan sikap pernyataan guna menanggapi konten-konten tersebut,” jelasnya.
Golkar Beri Tenggat 3 x 24 Jam
Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Derek menyatakan narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak didasarkan pada fakta maupun bukti pendukung. Pihaknya menilai pernyataan tersebut dapat merugikan nama baik Bahlil serta menimbulkan keresahan di internal Partai Golkar.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Derek.
Tim hukum Golkar menilai konten yang dipersoalkan berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Golkar memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh kader Partai Golkar, serta menurunkan konten video terkait dari media sosial.
“Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” tegas Derek.
Ia juga meminta pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten tersebut untuk menghapusnya dan tidak kembali menyebarkan informasi yang dipersoalkan.
Golkar menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila somasi tidak dipenuhi dalam tenggat waktu yang diberikan.
Bahlil Sebelumnya Bantah Terlibat
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga telah membantah tudingan keterlibatan dirinya dalam pertemuan dengan para jenderal yang terseret kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Bahlil bahkan menyebut dirinya turut menjadi korban penyadapan.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” ujar Bahlil saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Hingga berita ini ditulis, polemik antara Said Didu dan Partai Golkar masih berkutat pada perbedaan penafsiran atas isi konten podcast yang dipersoalkan. Said Didu membantah menuduh Bahlil, sementara Golkar menilai narasi dalam konten tersebut mengarah kepada ketua umumnya dan meminta pencabutan pernyataan serta permohonan maaf.
