Koma.id, YOGYAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turun langsung ke Yogyakarta untuk mengantisipasi potensi kerusuhan dalam aksi demonstrasi.
Menurut Anto, kehadiran langsung Kapolri dan Wakil Ketua DPR RI tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dan kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus merespons aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa yang menyampaikan tuntutan melalui aksi demonstrasi.
Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat Polri, Kasus Penyadapan Presiden Masuki Babak Baru
Ia menilai, langkah Suyudi dan Dasco mendatangi langsung lokasi merupakan pendekatan yang patut diapresiasi. Keduanya tidak hanya memantau perkembangan situasi, tetapi juga berupaya memastikan persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan kemanusiaan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya menunjukkan kepedulian dengan datang langsung ke Yogyakarta untuk mengantisipasi agar demonstrasi tidak berkembang menjadi kerusuhan,” kata Anto Kusumayuda kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Anto juga mengapresiasi langkah Suyudi dan Dasco yang menjenguk mahasiswa yang mengalami luka-luka dalam rangkaian aksi demonstrasi tersebut. Menurutnya, perhatian terhadap mahasiswa yang menjadi korban merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga negara, terlepas dari perbedaan pandangan maupun tuntutan politik.
“Mahasiswa yang terluka harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik. Mereka juga anak bangsa yang memiliki hak menyampaikan pendapat. Jangan sampai persoalan demonstrasi justru menghilangkan sisi kemanusiaan,” ujarnya.
Selain menjenguk mahasiswa yang terluka, Anto turut mengapresiasi langkah pembebasan mahasiswa yang sebelumnya diamankan oleh kepolisian. Ia menilai, langkah tersebut dapat membantu meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang dialog antara mahasiswa, aparat keamanan, dan pemerintah.
Menurut Anto, penanganan demonstrasi harus mengedepankan prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta profesionalitas aparat. Kepolisian memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi setiap tindakan di lapangan harus dilakukan secara proporsional tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Jangan sampai mahasiswa dianggap sebagai musuh negara hanya karena menyampaikan kritik. Kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Yang terpenting adalah menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung damai dan tidak ditunggangi tindakan anarkis,” tegasnya.
Anto berharap, langkah yang dilakukan Kapolri Suyudi dan Dasco di Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi pejabat negara dan aparat keamanan dalam menghadapi dinamika demonstrasi di berbagai daerah.
Menurutnya, kehadiran langsung pejabat negara untuk mendengarkan dan memahami persoalan masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan pernyataan dari balik meja.
Ia menegaskan, upaya menjaga stabilitas keamanan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kebebasan berpendapat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, DPR, kepolisian, dan elemen mahasiswa perlu terus dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka, demokratis, dan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
