Koma.id – Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution tidak menerima begitu saja keputusan Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dirinya. Jenderal bintang dua tersebut mengajukan banding setelah dinyatakan melanggar kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan PTDH dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Sidang berlangsung sekitar 11 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Kapolri Suyudi dan Dasco Turun ke Yogyakarta, PPJNA 98: Bukti Negara Hadir untuk Mahasiswa
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
“Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding,” kata Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam (10/11/2026).
Isir menegaskan, pengajuan banding itu akan diproses melalui mekanisme persidangan etik di tingkat banding. Dengan demikian, putusan terhadap Ahrie masih akan melalui tahapan pemeriksaan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Polri menyebut pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik institusi untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.
“Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Isir.
Menurut Isir, perbuatan tersebut dilakukan Ahrie ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengamanan Internal (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Sidang etik juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Pemeriksaan menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik Bareskrim.
Dijerat aturan pemberhentian dan kode etik Polri
Dalam perkara etik tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Ketentuan yang turut dikenakan antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait larangan dalam etika kelembagaan.
Sidang KKEP tersebut dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Sementara wakil ketua tim dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu, dengan anggota Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Polri juga menghadirkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal dalam persidangan. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keterbukaan dan akuntabilitas proses penegakan etik.
Isir memastikan pemeriksaan terhadap anggota lain yang diduga terlibat akan berlanjut. Polri menyebut sidang etik terhadap terduga pelanggar lainnya dijadwalkan kembali pada pekan berikutnya.
“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata Isir.
Empat jenderal terseret kasus penyadapan Presiden Prabowo
Pemecatan Ahrie menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Asep juga menyampaikan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, hingga tokoh organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat diduga turut menjadi sasaran.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak atau log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan tersebut.
Dalam perkara pidananya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan ayat (2), serta atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan keterangan kepolisian yang disampaikan sebelumnya, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum dapat ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Kapolri sebut penyadapan sebagai pengkhianatan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan tidak akan melindungi anggota Polri yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap institusi dan negara.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Suyudi memastikan penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila pelakunya berasal dari internal kepolisian sendiri.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Ia juga menyatakan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dan mencederai negara.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan,” sambung Suyudi.
Dengan pengajuan banding Ahrie, proses penegakan etik terhadap mantan pejabat Polri tersebut memasuki tahapan lanjutan. Sementara itu, pengusutan terhadap tiga perwira tinggi lainnya masih menjadi perhatian karena kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga dugaan pelanggaran privasi sejumlah pejabat dan warga sipil.
