Koma.id– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak tersedia lagi upaya hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan. Hal tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai telah berkekuatan hukum final.
Yusril menjelaskan, putusan MK tidak mengenal mekanisme peninjauan kembali (PK). Sementara itu, Gibran juga tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA karena bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara sebelumnya.
Menurut Yusril, pembuktian mengenai persoalan ijazah seharusnya dilakukan melalui proses persidangan yang tersedia. Namun, ketika perkara telah diputus secara final, tidak ada lagi ruang untuk mengulang proses hukum melalui mekanisme yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak,” kata Yusril kepada wartawan, dikutip.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa MA sebelumnya telah membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut sekaligus memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut keputusan administrasi yang menjadi objek perkara.
Menurutnya, putusan MA itu berpotensi memengaruhi proses gugatan lain yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pasalnya, objek yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut dinilai sama dengan keputusan administrasi yang telah diputus MA.
Yusril menilai, apabila putusan MA sudah dilaksanakan dengan pencabutan surat keputusan tersebut, maka dasar objek sengketa dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN perlu ditinjau kembali.
“Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?” ujarnya.
