Koma.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terbaru, lembaga antirasuah memanggil sembilan pejabat pertanahan dari jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diperiksa sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap sembilan pejabat tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur di Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan delapan pejabat diperiksa di Polda Jawa Timur, sedangkan satu orang lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
WNI Jadi Sasaran Rekrutmen Tentara Rusia
“Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” kata Budi Prasetyo.
Delapan pejabat yang diperiksa di Polda Jawa Timur masing-masing berinisial RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, AB selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
Selanjutnya, NVS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, serta MSL selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Sementara satu pejabat yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Pemanggilan sembilan pejabat tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
KPK belum mengungkapkan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap masing-masing saksi maupun hubungan langsung mereka dengan dugaan pemberian suap dalam pengurusan HGB Summarecon.
KPK telusuri alur uang di Kantor BPN Bogor
Pemeriksaan sembilan pejabat pertanahan itu berlangsung setelah KPK sebelumnya mendalami dugaan aliran uang di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Dalam pemeriksaan pada awal November, penyidik meminta keterangan sejumlah pejabat dan pegawai BPN mengenai mekanisme pengurusan pertanahan, standar operasional prosedur (SOP), hingga dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak di lingkungan Kantor BPN Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tidak hanya mendalami proses administrasi pengurusan HGB, tetapi juga menelusuri bagaimana uang diduga diterima dan dikumpulkan.
“Didalami terkait dengan pengurusan pertanahan di BPN Kabupaten Bogor, bagaimana proses dan mekanismenya, SOP, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan dugaan praktik suap yang dilakukan oleh PT SMC kepada Saudara SON selaku Kepala Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir dan juga pengurusan HGB,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Budi menambahkan, penyidik juga menggali dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pihak di Kantor BPN Kabupaten Bogor.
“Selain itu dalam pemeriksaan kali ini, penyidik juga meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor BPN Kabupaten Bogor. Bagaimana alur penerimaan uang itu dilakukan, bagaimana dikumpulkan, dan sebagainya,” ujarnya.
Pendalaman tersebut menunjukkan penyidik sedang menelusuri kemungkinan adanya rangkaian penerimaan uang yang tidak hanya berhenti pada pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, termasuk proses pembukaan blokir lahan.
Delapan tersangka tersebut terdiri dari pejabat ATR/BPN, petinggi perusahaan, dan pihak swasta.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi; serta Rizal Pahlevi yang diduga berperan sebagai perantara dari pihak Summarecon.
Empat tersangka lainnya yakni Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK menyebut empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Penetapan tersangka dilakukan sehari setelah OTT pada 14 September 2026. Sejak itu, penyidik terus mengembangkan perkara dengan memeriksa pejabat kementerian, pegawai BPN, jajaran perusahaan pengembang, hingga pihak swasta yang diduga mengetahui proses pengurusan HGB.
Uang Rp106,3 miliar disita KPK
Dalam pengusutan perkara ini, KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar.
Selain itu, penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara.
Pada 17 September 2026, KPK menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Sehari kemudian, penyidik menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi.
Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026. Dua hari berikutnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.
Pada 24 September 2026, penyidik kembali menggeledah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk. Selanjutnya, pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pengembangan perkara menyentuh pengurusan HGB perusahaan lain
Penyidikan KPK juga berkembang ke proses pengurusan dan perpanjangan HGB perusahaan lain, termasuk kawasan Kota Baru Parahyangan.
Pada 6 November 2026, KPK memeriksa Direktur PT Bela Parahyangan Investindo, Ryan Brasali, sebagai saksi. Pemeriksaan difokuskan pada proses perpanjangan sertifikat HGB tanah milik Kota Baru Parahyangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami proses perpanjangan sertifikat tersebut sekaligus menggali informasi mengenai pihak-pihak lain yang diduga turut mengurus penerbitan maupun perpanjangan HGB di lingkungan ATR/BPN.
Dalam perkara yang berkaitan dengan PT Bela Parahyangan Investindo, KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin melalui perantara. Penyidik juga menduga sebagian uang sebesar Rp1,8 miliar diserahkan kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Pengembangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada satu proses pengurusan sertifikat di Kabupaten Bogor. KPK juga menelusuri dugaan praktik pemberian uang dalam pengurusan HGB dan keterlibatan pihak-pihak lain di lingkungan pertanahan.
Dengan pemanggilan sembilan pejabat BPN, KPK kini terus memperdalam keterangan dari jajaran pertanahan di sejumlah daerah. Penyidik diharapkan dapat mengungkap secara terang mekanisme pengurusan HGB, dugaan aliran uang, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
