Koma.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Setiap SPPG disebut mengelola dana hingga Rp10 miliar, yang rawan diselewengkan melalui berbagai modus, mulai dari penggelembungan harga bahan baku hingga laporan keuangan fiktif.
Salah satu modus yang ditemukan BGN adalah penyuplai nakal yang menawarkan bahan baku berkualitas rendah dengan imbalan selisih harga. Tawaran ini disebut dapat menghasilkan keuntungan tambahan hingga Rp20 juta per bulan bagi oknum pengelola dapur MBG.
Juara 1 Satkamling, RT 11 Gandaria Utara Kini Perkuat Pendidikan Lewat Kampung Inggris Gratis
“Modusnya sederhana tapi efektif — mereka menawarkan bahan lebih murah dengan kualitas rendah, lalu kelebihannya dijadikan keuntungan pribadi. Ini berpotensi merusak tujuan utama program MBG yang seharusnya menjamin asupan gizi anak-anak,” ungkap Deputi BGN Tigor Pangaribuan, Rabu (8/10).
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang digagas untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun, indikasi praktik penyimpangan di lapangan mulai menjadi sorotan.
Kritik dari Ekonom: Sistem Terlalu Sentralistik
Menanggapi hal tersebut, Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai akar masalah dari inefisiensi program MBG terletak pada pendekatan yang terlalu sentralistik.
Menurut Media, pengelolaan yang serba diatur pemerintah pusat dan bergantung pada penyedia pangan besar justru membuat perputaran ekonomi di tingkat lokal tidak bergerak.
“Pendekatan sentralistik ini terbukti tidak efisien. Alih-alih menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, justru menimbulkan masalah baru seperti inflasi bahan pangan,” jelas Media.
Ia menyebut, dalam beberapa minggu terakhir, harga daging ayam, ikan, dan telur menunjukkan kenaikan yang signifikan di sejumlah daerah, akibat meningkatnya permintaan dari penyedia besar MBG yang memonopoli rantai pasok.
“Kalau pemerintah ingin program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan, distribusinya harus melibatkan koperasi lokal dan UMKM pangan, bukan hanya pemain besar,” tegasnya.
Dorongan Transparansi dan Reformasi Sistem
BGN berjanji akan memperketat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana MBG di tingkat daerah. Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah digitalisasi laporan pengadaan dan distribusi bahan pangan, agar setiap transaksi dapat dipantau secara real-time.
“Tujuannya agar tidak ada lagi ruang untuk manipulasi laporan keuangan maupun permainan harga bahan baku,” ujar Tigor.
Dengan meningkatnya temuan dan kritik publik, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: memastikan program gizi nasional bebas korupsi, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
