Koma.id – Partai Ummat kembali menghadapi babak baru dalam perjalanan politiknya. Partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais itu kini harus kehilangan Ketua Umum Ridho Rahmadi yang juga merupakan menantu Amien.
Ridho Rahmadi resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Ummat. Pengunduran diri tersebut telah diterima Majelis Syura Partai Ummat pada 26 Agustus 2026.
Tak hanya Ridho, Sekretaris Jenderal Partai Ummat Taufik Hidayat juga ikut mengundurkan diri. Taufik mengatakan dirinya mundur karena sejak awal terpilih dalam satu paket bersama Ridho.
“Iya betul per 20 Agustus 2026. Iya (mundur juga) karena terpilih satu paket bersama ketum,” kata Taufik, Rabu (2/9/2026).
Ridho Mundur karena Sulit Bagi Waktu
Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo, mengungkap alasan Ridho meninggalkan kursi ketua umum.
Menurut Sambo, Ridho kesulitan membagi waktu, pikiran dan tenaga antara aktivitas politik dengan pekerjaannya sebagai Direktur Politeknik Artificial Intelligence di Yogyakarta.
Ridho disebut telah menjalani dua tanggung jawab tersebut selama sekitar satu tahun. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan perhatian penuh.
“Alasan utama Mas Ridho Rahmadi mundur adalah karena beliau kesulitan untuk membagi waktu, pikiran dan tenaga antara Partai Ummat dan posisi beliau sebagai Direktur politeknik AI di Jogja,” kata Sambo.
Meski meninggalkan jabatan ketua umum, Ridho tidak keluar dari Partai Ummat. Ia tetap menjadi kader sekaligus anggota Majelis Syura.
Sementara posisi Plt Ketua Umum Partai Ummat kini diisi Ansufri Sambo. Sedangkan Muhammad Sadiq dipercaya sebagai Plt Sekjen.
Bukan Kali Pertama Partai Ummat Ditinggal Kader
Mundurnya Ridho bukan persoalan pertama yang menerpa Partai Ummat.
Sejak awal berdiri, partai yang dideklarasikan Amien Rais pada 2021 tersebut telah menghadapi sejumlah dinamika internal.
Salah satu yang paling mencolok terjadi pada 2021. Sejumlah elite dan kader Partai Ummat meninggalkan partai, termasuk Agung Mozin dan Neno Warisman.
Agung Mozin yang ketika itu menjabat Wakil Ketua Umum Partai Ummat menyatakan mundur dengan alasan dinamika internal partai. Dalam surat pengunduran dirinya, Agung menyinggung persoalan komunikasi internal yang dinilainya elitis serta aspirasi kader di berbagai daerah.
Neno Warisman kemudian turut mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua Majelis Syuro. Ketika itu, pengunduran diri Neno disebut berkaitan dengan keinginannya untuk fokus mengurus anaknya di Turki.
Gelombang pengunduran diri kemudian merembet ke tingkat daerah. Sejumlah pengurus daerah juga menyatakan keluar dari partai.
Pada saat itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi membantah adanya perpecahan. Ia menyebut keluarnya satu atau dua orang sebagai persoalan kecil dan menegaskan partainya tetap solid.
20 DPW Pernah Tolak Ridho
Persoalan internal kembali mencuat ketika Partai Ummat memasuki periode kepengurusan 2025-2030.
Pada Februari 2025, sebanyak 20 dari 38 Ketua dan Sekretaris DPW Partai Ummat se-Indonesia disebut menyatakan penolakan terhadap Ridho untuk kembali memimpin partai.
Penolakan tersebut berkaitan dengan keputusan Majelis Syura yang menetapkan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum periode 2025-2030.
Dalam pernyataan yang disampaikan ketika itu, para pengurus mempertanyakan mekanisme penetapan kepengurusan baru.
Mereka menilai perubahan AD/ART menghilangkan sejumlah mekanisme musyawarah, termasuk Munas, Muswil, Musda dan Muscab. Mekanisme pertanggungjawaban ketua umum dan sejumlah struktur kepengurusan juga dipersoalkan.
Kondisi tersebut bahkan berujung pada pembubaran kepengurusan Partai Ummat di tingkat DIY.
Sejumlah pengurus Partai Ummat DIY menyatakan membubarkan diri sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keputusan pusat. Mereka juga melakukan aksi simbolis dengan membuang Kartu Tanda Anggota (KTA).
Muncul Kepengurusan Tandingan
Persoalan internal Partai Ummat belum berhenti.
Pada 2025, muncul kelompok yang mengklaim telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan menetapkan kepengurusan baru. Nama Aznur Syamsu kemudian muncul sebagai ketua umum hasil Munas tersebut.
Namun, kepengurusan tersebut dibantah oleh DPP Partai Ummat yang ketika itu masih dipimpin Ridho Rahmadi.
Persoalan kepengurusan bahkan berlanjut hingga 2026. Pada April 2026, Aznur Syamsu yang mengklaim sebagai ketua umum hasil Munas Jakarta masih menyoroti belum disahkannya SK kepengurusan Partai Ummat.
Dengan demikian, Partai Ummat menghadapi persoalan dari dua sisi: dinamika internal mengenai kepemimpinan sekaligus persoalan legitimasi kepengurusan.
Kini Ridho Pergi dari Kursi Ketum
Ridho Rahmadi sendiri merupakan sosok yang sejak awal memiliki posisi penting dalam Partai Ummat.
Ia dipercaya menjadi ketua umum pertama Partai Ummat ketika partai tersebut dideklarasikan pada 29 April 2021. Penunjukan Ridho sempat menuai sorotan karena statusnya sebagai menantu Amien Rais.
Dalam perjalanan kepemimpinannya, isu politik dinasti sempat menjadi salah satu kritik yang diarahkan kepadanya.
Ridho ketika itu membantah anggapan tersebut dan menyatakan dirinya dipilih berdasarkan pertimbangan kapasitas serta meritokrasi.
Kini, lima tahun setelah memimpin partai tersebut, Ridho memilih meninggalkan kursi ketua umum.
Meski demikian, Partai Ummat menegaskan Ridho tetap berada di dalam partai sebagai kader dan anggota Majelis Syura.
Mundurnya Ridho sekaligus membuka babak baru bagi partai besutan Amien Rais tersebut. Setelah sebelumnya menghadapi eksodus kader dan konflik kepengurusan, Partai Ummat kini harus membangun kembali soliditas internal di bawah kepemimpinan sementara.
Sambo pun mengajak seluruh kader untuk menatap masa depan dan memperkuat kerja sama internal.
“Mari kita menatap ke depan dengan bekerja dan berjuang dengan lebih baik, lebih solid dan lebih bekerja sama di antara kita,” ujar Sambo.
