Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

PUKAT UGM Soroti KPK Tak Disebut dalam RUU Perampasan Aset

×

PUKAT UGM Soroti KPK Tak Disebut dalam RUU Perampasan Aset

Sebarkan artikel ini
Gedung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Koma.id/Andry Novelino)

Koma.id – Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti tidak dicantumkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Sorotan tersebut muncul di tengah proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah memasuki tahap akhir di DPR RI. PUKAT UGM menilai terdapat sejumlah persoalan substansi yang perlu mendapat perhatian sebelum regulasi tersebut disahkan.

Silakan gulirkan ke bawah

Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, menyoroti belum jelasnya konsep hukum yang digunakan dalam RUU tersebut. Menurutnya, publik perlu mengetahui secara terbuka model perampasan aset yang akan diterapkan, termasuk pengaturan mengenai illicit enrichment dan unexplained wealth.

Zaenur menegaskan pentingnya keterbukaan draf RUU agar masyarakat dan kalangan akademisi dapat memberikan masukan secara substantif.

“Kalau ini (draf) belum jelas, maka kita susah memberikan masukan,” ungkap Zaenur, dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, illicit enrichment berkaitan dengan peningkatan kekayaan secara tidak sah yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi seseorang. Sementara itu, unexplained wealth berkaitan dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar.

Menurut Zaenur, kedua konsep tersebut perlu diperjelas dalam pembentukan regulasi agar mekanisme perampasan aset benar-benar efektif dalam mendukung pemberantasan korupsi.

“Artinya apa kalau Indonesia mau memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU? Ya, penambahan kekayaan yang tidak sah itu harus menjadi pidana,” jawabnya.

PUKAT UGM juga menyoroti pentingnya pembagian kewenangan antarlembaga dalam pelaksanaan perampasan aset. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kewenangan yang berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pembahasan RUU tersebut, keterlibatan KPK menjadi salah satu aspek penting mengingat lembaga antirasuah itu memiliki pengalaman dalam penanganan perkara korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Sebelumnya, PUKAT FH UGM bersama KPK dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga telah menggelar seminar mengenai RUU Perampasan Aset. Forum tersebut membahas peluang pemberantasan korupsi sekaligus risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.

Dalam forum itu, perwakilan KPK, Imam Akbar Wahyu Nuryamto, menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini masih bertumpu pada pendekatan conviction-based, yakni perampasan aset yang berkaitan dengan proses pemidanaan.

KPK mendorong penguatan regulasi agar mekanisme pemulihan aset dapat menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dasco menyebut Komisi III DPR telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi dari akademisi, advokat, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil.

Pembahasan RUU Perampasan Aset selanjutnya diarahkan pada pengambilan keputusan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.