KOMA.ID, JAKARTA – Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan moral kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang tengah menjalani persidangan kasus dugaan korupsi pengaturan kuota haji, Rabu (18/11/2026).
UBN mengatakan kehadirannya merupakan bentuk ukhuwah atau persaudaraan sesama Muslim. Ia juga ingin menyaksikan secara langsung proses persidangan yang turut menyeret mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Direktur Operasional Maktour Ismail Adham.
Dalam keterangannya, UBN berharap proses peradilan terhadap para terdakwa berjalan secara objektif dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Hari ini, saya hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan moral sesama Muslim sekaligus menyaksikan langsung jalannya sidang sahabat saya, Gus Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Ismail dari Maktour,” tulis UBN.
Ia mengaku melihat kondisi Gus Yaqut dalam keadaan sehat dan tetap tegar menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.
“Alhamdulillah, saya melihat kondisi beliau sehat dan tetap tegar menghadapi proses hukum ini,” ungkapnya.
UBN pun mengajak masyarakat untuk mendoakan agar seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat terungkap secara adil. Ia juga mengingatkan agar persoalan hukum tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kedamaian, sikap saling menghormati, dan persatuan.
“Mari kita terus doakan bersama agar kebenaran dapat terungkap dengan seadil-adilnya, serta kita senantiasa mengedepankan kedamaian, saling menghormati, dan menjaga persatuan dalam menyikapi setiap persoalan bangsa,” tuturnya.
Duduk Perkara Kasus Kuota Haji
Kasus yang menjerat Gus Yaqut berawal dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Persoalan kemudian muncul pada kebijakan pembagian kuota tambahan tersebut. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pengaturan pembagian kuota dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Dalam dakwaannya, jaksa menilai pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proporsi kuota haji khusus. Jaksa juga menduga pengisian kuota haji khusus tambahan dilakukan dengan mekanisme yang tidak semestinya, termasuk mengakomodasi jemaah yang seharusnya belum berhak berangkat.
Atas konstruksi perkara tersebut, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba, yang merupakan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).
Jaksa mendalilkan perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar.
Dalam surat dakwaan, angka tersebut diuraikan berasal dari tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggara ibadah haji khusus atas jemaah yang diduga tidak berhak berangkat sebesar Rp438,21 miliar.
Kedua, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024 sebesar Rp39,95 miliar. Ketiga, dugaan biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada penyelenggaraan haji 2023 dan 2024 sebesar Rp143,91 miliar.
Seluruh angka tersebut merupakan bagian dari dakwaan dan perhitungan yang diajukan penuntut umum, sehingga tetap harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Pembuktian Mulai Mengurai Pembagian Kuota dan Aliran Uang
Perkara ini memasuki tahap persidangan setelah KPK menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar pada 11 Agustus 2026.
Dalam rangkaian persidangan berikutnya, jaksa menghadirkan sejumlah saksi untuk mengurai proses munculnya tambahan kuota, mekanisme pembagian, hingga dugaan aliran uang yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji khusus.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebijakan pembagian tambahan 20.000 kuota dengan komposisi 50:50. Keterangan saksi dari lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama turut didalami untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan tersebut.
Selain itu, persidangan juga mengungkap sejumlah catatan dan keterangan mengenai dugaan aliran uang. Keterangan tersebut menjadi materi yang didalami jaksa untuk menguji dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam pengaturan kuota haji khusus.
Pada 27 Oktober 2026, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muhammad Ramadhani memberikan keterangan di persidangan mengenai perhitungan kerugian negara.
Ramadhani memaparkan tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan kerugian negara, yakni keuntungan yang diperoleh penyelenggara ibadah haji khusus dari jemaah yang diduga tidak berhak berangkat, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus, serta biaya percepatan pengisian kuota tambahan.
Dalam keterangannya, auditor BPK tersebut juga memaparkan dugaan aliran biaya percepatan yang disebut mencapai Rp143,91 miliar untuk penyelenggaraan haji khusus 2023 dan 2024.
Keterangan auditor dan hasil pemeriksaan BPK itu menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian dakwaan jaksa. Namun, majelis hakim tetap harus menilai seluruh keterangan ahli, dokumen, dan alat bukti lain sebelum menentukan apakah unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti.
Perkembangan Sidang 18 November 2026
Pada persidangan Rabu (18/11/2026), muncul perkembangan terkait mekanisme pemeriksaan para terdakwa. Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Gus Yaqut untuk memberikan kesaksian dalam perkara tiga terdakwa lainnya.
Namun, Gus Yaqut menyatakan tidak bersedia menjadi saksi bagi Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba. Ia beralasan merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa tersebut dan memilih menggunakan haknya untuk tidak memberikan kesaksian.
Sementara itu, ketiga terdakwa lainnya tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat Gus Yaqut.
Penasihat hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, juga menyampaikan pertimbangan kondisi kesehatan kliennya dalam persidangan tersebut.
Perkembangan itu menjadi bagian dari dinamika pembuktian perkara yang masih berlangsung. Keterangan para terdakwa, saksi, dan ahli akan diuji bersama bukti-bukti yang diajukan jaksa maupun pihak penasihat hukum.
Kehadiran UBN di tengah proses tersebut menjadi bentuk dukungan moral kepada sahabatnya. Namun, ia juga menekankan harapan agar proses hukum tetap berjalan secara adil dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip peradilan.
Bagi UBN, masyarakat perlu memberikan ruang kepada proses hukum untuk mengungkap kebenaran, sembari menjaga suasana damai dan persatuan.
Pesan tersebut ia tutup dengan ajakan untuk terus mendoakan agar perkara yang menjadi perhatian publik itu memperoleh penyelesaian seadil-adilnya.













