Koma.id | Jakarta – Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) periode November 2026 kembali disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna mengurangi beban kebutuhan dasar warga lanjut usia prasejahtera. Kendati demikian, bantuan tunai sebesar Rp300. 000 per bulan melalui rekening Bank DKI tersebut tidak diberikan secara pukul rata kepada seluruh warga senior di ibu kota.
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa penyaluran bansos ini melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat. Berdasarkan ketentuan resmi, terdapat kriteria spesifik bagi penerima maupun batasan yang membuat sebagian warga tidak lolos sebagai penerima manfaat.
Bantuan KLJ diperuntukkan bagi warga yang memenuhi persyaratan administratif dan kondisi sosial ekonomi sebagai berikut:
- Faktor Usia: Berusia minimal 60 tahun ke atas.
- Identitas Kependudukan: Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Provinsi DKI Jakarta serta berdomisili tetap di wilayah tersebut.
- Kondisi Ekonomi: Berasal dari keluarga prasejahtera yang masuk ke dalam basis data sosial ekonomi, termasuk Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil terbawah.
- Bukan Pensiunan Aparatur: Tidak berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Kepolisian RI (Polri).
- Lolos Verifikasi Lapangan:Berhasil melewati proses pemadanan data yang dilakukan oleh Pusdatin Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta,termasuk pemeriksaan kepemilikan aset,nilai objek pajak (NJOP),kendaraan bermotor,hingga status kependudukan di panti sosial.
Selain bantuan tunai Rp300. 000 per bulan, penerima yang telah ditetapkan secara resmi juga berpotensi mendapatkan akses layanan pendukung lain seperti fasilitas transportasi umum dan program pangan bersubsidi sesuai regulasi Pemprov DKI Jakarta.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta mencatat sejumlah kriteria yang membuat lansia tidak berpeluang menerima atau bahkan menghentikan pencairan bansosnya, meliputi:
- Usia masih di bawah 60 tahun.
- Kepemilikan KTP dan KK tidak diterbitkan oleh Dukcapil DKI Jakarta.
- Berdomisili atau telah pindah tempat tinggal ke luar wilayah DKI Jakarta.
- Tidak tercatat dalam basis data terpadu bansos atau berada di luar kelompok desil prioritas.
- Memiliki latar belakang sebagai pensiunan aparatur negara (PNS/TNI/Polri).
- Tidak lolos verifikasi akhir petugas akibat memiliki tingkat ekonomi yang mapan, kepemilikan aset bernilai tinggi, atau sudah tercatat sebagai penerima bansos reguler pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Pemutakhiran data penerima dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali guna mendeteksi perubahan status, misalnya penerima yang telah meninggal dunia atau pindah domisili.
Mengingat Pemprov DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran mandiri secara langsung, masyarakat yang memenuhi syarat namun belum mendaftar atau mendapati kategori desil ekonominya tidak sesuai dapat memerintahkan pembaruan data.
Pengajuan perbaikan dapat dilakukan melalui dua jalur utama:secara mandiri menggunakan fitur usulan pada aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial,atau mendatangi langsung petugas pendamping sosial di kantor kelurahan setempat sesuai domisili.Selanjutnya,data tersebut akan diproses melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemeringkatan ulang.
Selain itu,bagi warga yang ingin menyampaikan kendala atau pengaduan terkait penyaluran Kartu Lansia Jakarta,Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan khusus melalui situs resmi SILADU di laman [https://siladu.jakarta.go.id/pengaduan]









