Koma.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar penggunaan anggaran negara senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian untuk membayar jasa perusahaan milik Raffi Ahmad. Dana dari pajak rakyat tersebut digunakan untuk berbagai paket pengadaan jasa influencer, mulai dari penayangan konten YouTube, Instagram, TikTok, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan ICW melalui siaran pers bertanggal 9 November 2026. Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
Isu Bank Nasional Jadi Target Peretasan
Dua kementerian yang tercatat menggunakan jasa perusahaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Giring, Raja Juli, dan Isyana Kompak Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jalankan Tugas Negara di Kabinet
Dari total delapan paket pengadaan, lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025 dan 2026. Total nilai kontrak seluruhnya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Di lingkungan Kemendikbudristek, pengadaan tersebut mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story sebesar Rp575,65 juta, serta penayangan TikTok sebesar Rp144,42 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam acara pemerintah dengan nilai kontrak mencapai Rp2,52 miliar.
Sementara di KKP, terdapat tiga paket pengadaan jasa influencer. Pertama, paket influencer engagement pada Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3,596 miliar.
Kedua, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar. Ketiga, jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.
ICW menilai belanja tersebut memunculkan persoalan serius, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang sedang menggaungkan efisiensi anggaran. Organisasi antikorupsi itu mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam memangkas belanja publik, sementara anggaran miliaran rupiah justru dialokasikan untuk membayar jasa influencer.
Dalam temuannya, ICW menyoroti bahwa pada 22 Januari 2025 Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Namun, ICW menemukan KKP tetap mengontrak jasa influencer dari perusahaan yang sama pada 2025 dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP kembali menambah satu paket pengadaan senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW juga membandingkan nilai belanja untuk jasa influencer dengan kebutuhan anggaran publik lainnya. Salah satunya, biaya penayangan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebesar Rp575,7 juta dinilai lebih besar dibandingkan dana desa yang diterima sejumlah desa pada 2026.
ICW mencatat dari pagu dana desa sebesar Rp60,57 triliun, sekitar 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Akibatnya, rata-rata desa disebut hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Selain persoalan efisiensi, ICW mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan terbuka.
Menurut ICW, kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, kanal situs resmi, media sosial, serta anggaran kehumasan. Karena itu, penggunaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah perlu dijelaskan urgensi, tujuan, dan indikator keberhasilannya.
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia dan akun tertentu sehingga berpotensi menutup ruang persaingan.
Dalam lima paket pengadaan Kemendikbudristek, misalnya, penayangan konten secara spesifik diarahkan melalui kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Menurut ICW, meskipun pengadaan dilakukan melalui katalog elektronik, spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu dapat membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.
Persoalan lain yang disoroti adalah penetapan harga. Tiga paket penayangan konten bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa, terutama terkait metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket pengadaan.
ICW juga mengkritik penggunaan uang rakyat untuk membangun citra atau popularitas figur publik. Organisasi tersebut menilai anggaran pemerintah tidak semestinya digunakan untuk menggiring opini maupun membangun citra kekuasaan melalui jasa influencer.
Sorotan tersebut semakin menguat karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham perusahaan tersebut, sedangkan Raffi Ahmad memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Kondisi tersebut, menurut ICW, menimbulkan persoalan potensi konflik kepentingan karena seorang pejabat publik memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menerima kontrak pengadaan dari kementerian dalam pemerintahan yang sama.
ICW menegaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, serta rencana strategis kementerian. Pengadaan tidak boleh sekadar menjadi cara menghabiskan anggaran, tetapi harus memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Atas temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.
Kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta mengaudit seluruh pengadaan, terutama terkait kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.
Ketiga, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Presiden juga diminta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menegaskan penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Belanja miliaran rupiah untuk jasa influencer tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, mekanisme pengadaan, dan hasil yang diperoleh pemerintah.
Bagi ICW, uang pajak rakyat tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja promosi yang tidak jelas manfaatnya, terlebih ketika pemerintah sedang meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran.
