Koma.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia terbuka memenuhi permintaan sejumlah negara tetangga untuk melakukan ekspor listrik.
Namun, Bahlil menegaskan kerja sama tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, termasuk dalam penentuan harga listrik.
Menko PMK: Wajib Halal Mulai Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat dan Perkuat Kepercayaan
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
“Saya juga ingin mempergunakan forum ini untuk menyampaikan beberapa negara tetangga kita meminta untuk kita melakukan ekspor listrik,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, Indonesia pada dasarnya tidak keberatan untuk memasok listrik ke negara-negara tetangga. Kerja sama energi tersebut dinilai sebagai bagian dari hubungan saling membutuhkan antarnegara di kawasan.
Namun, dia menekankan harga listrik tidak boleh ditentukan sepihak oleh negara pembeli.
“Bagi kami Indonesia tidak apa-apa kita ekspor. Kan kita harus saling membantu. Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja, enggak boleh. Harganya yang harus win-win,” ujar Bahlil.
Dia menegaskan kerja sama energi harus memberikan keuntungan kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, hubungan perdagangan tidak boleh berubah menjadi bentuk tekanan dalam proses negosiasi.
“Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan, enggak boleh,” tegasnya.
Indonesia Belum Teken ASEAN Power Grid
Prinsip tersebut juga menjadi alasan Indonesia hingga kini belum menandatangani kesepakatan ASEAN Power Grid (APG).
APG merupakan rencana integrasi jaringan listrik antarnegara ASEAN yang memungkinkan terjadinya perdagangan listrik lintas negara sekaligus memperkuat konektivitas dan ketahanan energi kawasan.
Bahlil mengakui dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Energi Malaysia terkait kelanjutan komitmen ASEAN Power Grid. Namun, Indonesia masih menahan penandatanganan karena perhitungan keekonomian dan pembagian manfaat dinilai belum memberikan keuntungan yang seimbang bagi Indonesia.
“Betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken,” kata Bahlil.
Dia memberikan gambaran mengenai prinsip yang dimaksud dengan skema win-win. Menurutnya, keuntungan kerja sama harus dibagi secara adil dan tidak timpang.
“Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win,” ujarnya.
Bahlil menilai kerja sama antarnegara tetap penting karena tidak ada negara yang dapat berjalan sendiri dalam menghadapi kebutuhan energi kawasan.
Namun, kolaborasi tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menerima, dan memberi dengan perhitungan manfaat yang proporsional.
“Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan saya diperintahkan sebagai Menteri ESDM, kita pengin untuk berkawan kepada semua orang. Tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai,” kata Bahlil.
Dia juga menekankan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan negara lain.
“Jangan coba-coba menekan negara kami. Jangan coba-coba. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah juga masih melakukan negosiasi mengenai harga dalam rencana ekspor listrik ke Singapura. Kementerian ESDM menyatakan penetapan harga menjadi salah satu poin penting agar kerja sama tersebut memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua negara.
