KOMA.ID, JAKARTA — Aktivis 1998 Ridwan mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak lengah menghadapi meningkatnya dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Ia menilai potensi propaganda, provokasi hingga penyebaran hoaks perlu diantisipasi sejak jauh hari agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Ridwan menyampaikan pandangan tersebut melalui tulisannya bertajuk “Black September: Mewaspadai Menjelang Tahun Politik 2029”. Menurut dia, meski kontestasi politik nasional masih sekitar tiga tahun lagi, sejumlah kepentingan politik mulai mencari ruang untuk membangun narasi yang dapat memengaruhi opini publik.
Fernando Emas Khawatir Ucapan Ulta Levenia Bisa Ganggu Hubungan Indonesia dengan Negara Lain
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terseret narasi yang berupaya membangkitkan kembali suasana kerusuhan sebagaimana yang terjadi pada periode Reformasi 1998.
Ridwan menilai situasi politik saat ini memiliki perbedaan dengan kondisi Indonesia menjelang Reformasi. Menurutnya, pemerintah kini dinilai memiliki indikasi mengenai kelompok maupun aktor yang berpotensi memainkan isu keamanan dan ketegangan politik.
Dalam pandangannya, istilah “kudeta merayap” juga mulai kehilangan daya sebagai instrumen politik.
“Dengan istilah kudeta merayap sudah tidak menjadi barang yang ampuh lagi,” tulis Ridwan, Kamis (10/9/2026).
Sentimen Agama dan Ideologi Jadi Perhatian
Ridwan juga menyoroti kemungkinan penggunaan isu agama dan ideologi sebagai bagian dari pertarungan politik menjelang Pemilu 2029.
Ia menyebut adanya indikasi sejumlah kelompok yang menurutnya berupaya menjadikan sentimen agama maupun ideologi di luar Pancasila sebagai alat untuk menyerang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Indikasi yang terlihat adalah ada beberapa kelompok yang ingin memakai isu sentimen agama dan ideologi selain Pancasila dijadikan alat pukul bagi pemerintahan Prabowo,” tulisnya.
Menurut Ridwan, apabila narasi semacam itu terus berkembang, dampaknya bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak antarkelompok masyarakat.
Ia karena itu meminta dinamika politik yang berkembang di kalangan aktivis maupun relawan dicermati secara kritis. Terlebih, menurut dia, politik berbasis identitas, kepentingan kelompok dan ideologi berisiko mendorong kembali polarisasi di tengah masyarakat.
Pemilu Harus Jadi Arena Konstitusional
Ridwan menilai persaingan politik menjelang 2029 pada dasarnya merupakan bagian dari proses demokrasi. Perebutan kekuasaan, termasuk posisi presiden dan wakil presiden serta keterwakilan politik di parlemen, semestinya berlangsung melalui mekanisme konstitusional.
Karena itu, ia mengingatkan agar kompetisi politik tidak bergeser menjadi upaya menciptakan ketidakstabilan melalui propaganda atau isu yang sengaja dimainkan untuk memancing keresahan publik.
Ia juga menyinggung slogan “Politik Secukupnya Berkawan Selamanya” yang menurutnya mulai kehilangan gaung di tengah meningkatnya kepentingan politik kelompok.
Peringatan tersebut disampaikan Ridwan ketika pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu sekitar tiga tahun sebelum masa jabatan berakhir. Dalam konteks itu, ia memandang potensi gesekan politik menuju Pemilu 2029 perlu dibaca sejak awal, bukan setelah konflik atau polarisasi telanjur membesar.
Ridwan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi politik, terutama terhadap konten provokatif dan informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, momentum Pemilu 2029 dapat tetap berlangsung sebagai kompetisi politik konstitusional tanpa berkembang menjadi pertarungan yang memecah masyarakat.
