Koma.id – Aktivis 98 yang juga pentolan Forum Kota (Forkot 98) Agung Dekil menyampaikan perihal Reformasi Polri. Hal ini ia utarakan karena Reformasi Polri kembali menjadi perbincangan hangat sehingga turunnya kepercayaan publik dan menjadi desakan perubahan ditubuh Polri.
Menurut aktivis 98 ini, pada saat menjatuhkan rezim soeharto salah satu tuntutan saat itu memisahkan antara Polri dan Tentara dimana pada saat itu polri harus mandiri secara institusi dan berdiri di kaki sendiri tanpa berpihak kepada golongan apapun.
“Saya menilai tugas Polri sangat berbeda dengan tentara, dimana Polri harus menunjukkan sikap humanis kepada masyarakat karena Polri hidup dekat dengan rakyat oleh karena Tuannya Polri yaitu Rakyat bukan Oligarki,” ujar Agung.
Sangat miris ketika Polri malah menjaga dan ikut bergabung dengan faksi-faksi kepentingan Oligarki, dalam reformasi polri ini Agung ingin Polri bukan cuma hanya menggantikan pucuk pimpinan Polri tapi harus secara menyeluruh.
Polri harus menjadi institusi sipil yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Polisi tidak boleh ikut serta dalam kepentingan politik apapun dan tidak boleh cawe-cawe dengan penguasa.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
“Rakyat menaruh harapan penuh kepada Polri, saya sebagai aktivis 98 sangat tidak setuju dengan dibubarkan Polri yang sedang ramai di media-media kalaupun ada oknum polri yang lalai dalam tugas dan tanggungjawabnya harus mendapatkan tindakan disipliner kepada oknum Polri tersebut sebagai bentuk transparasi kepada masyarakat,” tegas Agung.
“Terakhir saya ingin menyampaikan hentikan narasi yang selalu memojokkan Polri dan menjelekkan institusi Polri, tanpa polisi kita tidak hidup dengan nyaman dan aman di Republik Indonesia tercinta ini,” pungkasnya.
