Koma.id– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons sayembara begal yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bima mengingatkan seluruh kepala daerah agar setiap kebijakan maupun langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.
“Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Bima menegaskan setiap bentuk kreasi maupun inovasi yang dilakukan pemerintah daerah harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi faktor penting agar kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan aturan yang berlaku.
“Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa inovasi dan kreativitas kepala daerah tidak boleh mengurangi ataupun melemahkan proses penegakan hukum. Sebaliknya, seluruh kebijakan harus mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Menurut Bima, salah satu langkah yang efektif untuk menekan aksi kriminalitas, termasuk kasus begal, adalah memperkuat patroli aparat penegak hukum. Ia menilai patroli menjadi kunci utama dalam menunjukkan kehadiran pemerintah dan aparat keamanan di tengah masyarakat serta memberikan rasa aman kepada warga.
