KOMA.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mengakui belum bisa memastikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut bahwa pihaknya masih melakukan penyesuaian jadwal dengan pihak Istana.
“Kami menyesuaikan dengan agenda Presiden. Belum bisa dipastikan kehadiran beliau,” kata Bima Arya dalam keterangannya pada Senin (2/6/2025).
Bima pun menjelaskan bahwa pihak yang akan mengisi materi dalam retret kepala daerah gelombang kedua tersebut akan dilakukan oleh para menteri Kabinet Merah Putih.
“Pemateri direncanakan Menteri atau yang mewakili,” imbuhnya.
Bahkan, mengenai materi yang akan disampikan di IPDN tersebut nantinya menurut Bima Arya, akan ada penyesuaian.
“Substansi (materi) sama saja dengan gelombang pertama, tapi akan mungkin ada penyesuaian materi sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujarnya.
Bima menegaskan kegiatan retret di IPDN Bandung itu wajib bagi tiap kepala daerah yang sebelumnya absen pada retret gelombang pertama di Akmil Magelang.
“Kami meminta agar kepala daerah hadir langsung dan tidak mewakili,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri akhirnya sudah menentukan waktu pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang bakal digelar bulan Juni ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan, retret tersebut juga akan digabung dengan para kepala daerah yang absen di gelombang pertama.
“Kepala Daerah yang belum ikut di gelombang pertama, nanti akan mengikutinya pada gelombang kedua nantinya,” kata Bima Arya dalam pernyataannya pada Kamis (29/5).
Bima menjelaskan bahwa Kepala Daerah yang akan mengikuti retreat adalah Bupati atau Wali Kota beserta pasangannya yang telah dilantik oleh Kemendagri.
“Misalnya, besok ini Pak Gubernur Sumbar akan melantik Bupati Pasaman, berarti nanti akan mengikuti retreat,” jelasnya.
Bima kemudian juga memastikan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua ini tidak lagi akan digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Untuk gelombang kedua ini dilaksanakan di Jatinangor, Jawa Barat tepatnya di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),” ucapnya.
