KOMA.ID, JAKARTA – Ekonom Berly Martawardaya mempertanyakan tujuan dan posisi Universitas Republik Indonesia (URI) di tengah keberadaan berbagai lembaga pendidikan, pelatihan, dan universitas yang telah dimiliki pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Berly menyampaikan kritik tersebut melalui unggahan di media sosial pribadinya. Ia bahkan menyebut URI dengan sebutan “Universitas Ruwet Indonesia” untuk menggambarkan kebingungannya terhadap tujuan pendirian perguruan tinggi tersebut.
PKB Usung Prabowonomics, Pengamat: Cak Imin Tebar Pesona ke Prabowo demi Tiket Cawapres 2029?
“Kok jadinya URI = Universitas Ruwet Indonesia,” tulis Berly dalam akun Threads pribadinya, Jumat (24/7/2026).
Guru Besar UI Pertanyakan Legalitas Pendirian URI, Dinilai Tak Sesuai UU Pendidikan Tinggi
Menurut Berly, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai institusi pendidikan dan pelatihan dengan fungsi yang cukup jelas. Ia mencontohkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menyelenggarakan pendidikan formal dan memberikan gelar bagi lulusannya yang kemudian menjadi aparat pemerintah pada jenjang entry level.
Sementara itu, terdapat pula Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memiliki fungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat pada jenjang menengah hingga atas.
“Ada IPDN yang pendidikan formal plus gelar yang lulusannya jadi aparat pemerintah entry level. Ada Lemhannas dan LAN buat diklat mid dan upper level ASN plus masyarakat non-gelar,” ujar Berly.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah perguruan tinggi yang telah didirikan oleh BUMN. Menurutnya, beberapa perusahaan pelat merah telah memiliki kampus formal yang memberikan gelar akademik kepada para lulusannya.
“Beberapa BUMN sudah punya kampus: Telkom University, Universitas Pertamina, dan Institut Teknologi PLN yang kampus formal dan kasih gelar buat lulusannya. Sudah ada Unhan juga,” katanya.
Selain perguruan tinggi formal, Berly menyebut BUMN juga telah memiliki pusat pelatihan dan konsep corporate university yang berfokus pada pengembangan kompetensi tanpa memberikan gelar akademik.
“BUMN juga sudah punya training centre dan corporate university non-gelar,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Berly mempertanyakan segmentasi serta fungsi URI di antara berbagai lembaga pendidikan formal dan nonformal yang telah ada.
“Jadi URI itu buat siapa? Ruwet dan mumet,” tulisnya.
Sebelumnya, pendirian dan rencana pengembangan URI juga menuai sorotan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan dasar hukum, tata kelola, serta posisi universitas tersebut dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
Perdebatan itu terutama berkaitan dengan kejelasan fungsi URI dan keterkaitannya dengan institusi pendidikan serta pelatihan yang telah lebih dahulu dimiliki negara.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun telah melantik dua orang untuk mengisi jabatan strategis di Universitas Republik Indonesia pada hari Rabu, 22 Juli 2026 kemarin.
Tidak seperti jabatan pada kampus lainnya, dua orang itu menduduki posisi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur URI. Mereka adalah Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur, dan Prof Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur.
