KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik dan Keadilan Fiskal di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar menyampaikan kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto soal rencana pembangunan 10 kampus yang dipimpin oleh Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.
Ia mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan perwakilan dari Russell Group, yang merupakan sebuah asosiasi dari 24 perguruan tinggi negeri prestisius di Britania Raya, bahwa mereka menyampaikan keresahannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Perwakilan Russel Group bertemu saya di Inggris dan mereka sampaikan kekhawatirannya terkait pembangunan 10 kampus ini. Bagi mereka ini nggak masuk akal. Ada banyak pertanyaan dari mereka,” kata Media dalam sebuah talkshow di stasiun televisi swasta Indonesia, yang dikutip Kamis (30/7/2026).
Sementara bagi dirinya sendiri, ada kebingungan yang sebenarnya perlu dijawab oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri terkait wacana dan implementasi. Media menyebut bahwa sebelumnya, semangat Presiden Prabowo Subianto adalah ingin meningkatkan jumlah Fakultas Kedokteran dan juga Engineering. Sementara dalam implementasinya, justru malah ingin membangun 10 kampus baru untuk mendongkrak wawasan kebangsaan.
“Tapi satu hal yang menurut saya sangat membingungkan adalah yang disampaikan oleh Pak Prabowo bulan Januari itu adalah pembangunan sekolah kedokteran dan engineer, tapi sekarang bulan Juli ya itu menjadi pendidikan kebangsaan. Hanya di Indonesia logika sederhana ini bisa berubah. Dan kemudian yang dilantik adalah seorang TNI yang tidak punya track record mengelola kampus. Jadi ada banyak kebingungan,” ujarnya.
Bagi Media, apa yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan tinggi ini sebenarnya tidak sedang menyelesaikan masalah yang dihadapi kekinian. Akan tetapi menciptakan masalah baru yang sebenarnya bagi dirinya tidak menjawab dan menuntaskan masalah yang ada.
Masalah kekinian di perguruan tinggi adalah sulitnya akses Mahasiswa untuk melanjutkan studinya. Mulai dari tidak bisa melanjutkan masuk ke perguruan tinggi karena tidak mampu membayar biaya masuk, bahkan ada juga mahasiswa aktif yang sulit melanjutkan pendidikannya karena kesulitan membayar UKT (uang kuliah tunggal).
“Saya kira saya juga ingin sampaikan apa respons mahasiswa ya. Mahasiswa kaget ada kampus lagi di antara mahasiswa sekarang juga susah bayar UKT. Juga ada 500 hingga 900-an yang susah bayar UKT. Ada 60.000 enggak bisa lanjut perguruan tinggi,” tutur Media.
Di samping itu, masalah pelik di dunia pendidikan tinggi adalah kesejahteraan dosen. Banyak dari kampus-kampus di Indonesia yang ternyata tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya. Bahkan untuk aspek itu, sejumlah dosen melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menuntut hak normatif mereka sebagai tenaga pendidik di lembaga kampus, yakni Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).
“Belum lagi hari ini di MK ada uji materi tentang kesejahteraan dosen,” lanjutnya.
Ditambah lagi kata Media, saat ini kondisi fiskal Indonesia pun masih dianggap kurang baik-baik saja. Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan bahwa pemerintah tidak sanggup membayar gaji pegawai di ratusan kantor pemerintah daerah karena ketidakcukupan anggaran.
“Saya tambahkan lagi pak Menkeu Pak Purbaya bilang 490 Pemda itu tidak mampu membayar gaji pegawai. Ada persoalan anggaran fiskal kita yang buruk dan pada saat yang sama pembangunan 10 kampus yang pasti sudah pasti memakan triliunan rupiah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari publik yang menurut saya sangat tidak masuk akal,” tukasnya.
Kampus Kebangsaan Bukan Utama
Lebih lanjut, Media yang juga seorang dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM (Universitas Gadjah Mada) ini pun mempertanyakan apakah benar pendidikan kebangsaan menjadi hal yang mendesak di Republik Indonesia saat ini, sehingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikeras untuk membangun 10 kampus baru yang dipimpin oleh Gubernur.
“Membangun kampus hari ini soal pendidikan kebangsaan. Tunjukkan juga kepada kami masyarakat, apa studinya bahwa betul pendidikan kebangsaan yang dibutuhkan hari ini,” kata Media Wahyudi Askar.
Sementara bagi dirinya, berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan, justru kebutuhan mendesak yang seharusnya dijawab dan diatasi oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana memperkuat industrialisasi lapangan pekerjaan.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan industri lapangan kerja, penciptaan kualitas lapangan kerja yang baik supaya orang-orang tidak bekerja 14 jam sehari, itu yang perlu dibutuhkan oleh Balai Latihan Kerja dan Masyarakat hari ini, tetapi kemudian muncul pendidikan kebangsaan,” paparnya.
Pun jika merujuk pada kebutuhan pendidikan kebangsaan, Media pun memberikan sentilan keras kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa program retreat yang ditujukan kepada kabinet merah putih, hingga kepala daerah di Indonesia pun merupakan bagian dari pendidikan kebangsaan. Hasilnya, tak sedikit yang akhirnya berurusan dengan lembaga penegak hukum karena dugaan tindak pidana korupsi.
Sebut saja dari Kabinet Merah Putih, di antaranya adalah ; Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Kemudian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya yakni Brigjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya dan Letjen (Purn) Lodewyk Pusung. Selanjutnya ada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.
Sementara itu, ada 18 kepala daerah baik Walikota maupun Bupati yang juga ditangkap KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap per hari ini. mereka antara lain ;
- Abdul Azis – Bupati Kolaka Timur (Ditangkap 12 Agustus 2025)
- Abdul Wahid – Gubernur Riau (Ditangkap 8 September 2025)
- Sugiri Sancoko – Bupati Ponorogo (Ditangkap 7 November 2025)
- Ardito Wijaya – Bupati Lampung Tengah (Ditangkap Desember 2025)
- Ade Kuswara Kunang – Bupati Bekasi (Ditangkap Desember 2025)
- Maidi – Wali Kota Madiun (Ditangkap Januari 2026)
- Sudewo – Bupati Pati (Ditangkap Januari 2026)
- Fadia Arafiq – Bupati Pekalongan (Ditangkap Maret 2026)
- Muhammad Fikri Thobari – Bupati Rejang Lebong (Ditangkap Maret 2026)
- Syamsul Auliya Rahman – Bupati Cilacap (Ditangkap Maret 2026)
- Gatut Sunu Wibowo – Bupati Tulungagung (Ditangkap April 2026)
- Edison – Bupati Muara Enim (Ditangkap Juni 2026)
- Suhardiman Amby – Bupati Kuantan Singingi (Ditangkap Juni 2026)
- Syah Afandin – Bupati Langkat (Ditangkap Juli 2026)
- Etik Suryani – Bupati Sukoharjo (Ditangkap Juli 2026)
- Anom Widiyantoro – Bupati Pemalang (Ditangkap Juli 2026)
- Lalu Ahmad Zaini – Bupati Lombok Barat (Ditangkap Juli 2026)
- Anom Widiyantoro – Bupati Pemalang (Ditangkap Juli 2026)
“Bahkan kalau kita balik lagi ada retret pejabat yang dilakukan oleh Prabowo di awal-awal, itu kan Pendidikan kebangsaan, hasilnya hampir 10 Bupati Walikota ditangkap KPK hingga hari ini juga pemberantasan korupsi masih luar biasa. Jadi pendidikan kebangsaan macam apa yang diinginkan,” ketusnya.
Di samping itu, langkah Presiden Prabowo Subianto yang melantik dua pejabat yakni Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernurnya pada hari Rabu 22 Juli 2026 dengan landasan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), merupakan cacat berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan kenegaraan.
“Nah lagi-lagi mungkin juga hanya di Indonesia, gubernur atau pimpinan kampus ditunjuk sedangkan kampusnya ini belum ada,” ucapnya.
Cacat logika dalam tata kelola pemerintahan dan kenegaraan semacam ini yang harus dijawab serius oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini sama seperti menunjuk direktur rumah sakit tapi rumah sakitnya belum ada, pasiennya belum ada. Ini logika macam apa yang dibangun dalam pengambilan kebijakan kita hari ini,” pungkasnya.
