Koma.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meminta badan usaha milik negara (BUMN), khususnya sektor pertambangan dan pupuk, memperluas program pemberdayaan masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan.
Cak Imin menegaskan, potensi besar yang dimiliki BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kontribusi perusahaan negara tidak cukup hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong kemandirian ekonomi warga.
“BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Cak Imin memimpin rapat bersama BUMN sektor pertambangan dan pupuk di Kantor Kemenko PM.
Ia meminta BUMN memperluas akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, hingga perekrutan tenaga kerja, termasuk bagi lulusan SMA dan SMK.
Gus Mus hingga Romo Magnis Desak Presiden Prabowo Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Menurutnya, program pemberdayaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup, bukan sekadar menerima bantuan.
“Orientasi pemberdayaan harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri. Karena itu, kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
CSR BUMN Diminta Lebih Produktif
Cak Imin juga meminta perusahaan negara mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
Ia mendorong pemanfaatan CSR untuk menjalankan program padat karya produktif di wilayah perdesaan. Kegiatan tersebut dapat mencakup pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurut Cak Imin, CSR tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sementara. Program tersebut harus diarahkan untuk membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi.
“CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Program Harus Tepat Sasaran
Cak Imin menekankan seluruh program pemberdayaan BUMN harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat sesuai dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Program juga perlu diprioritaskan di wilayah yang memerlukan intervensi lebih besar sehingga dukungan BUMN dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara terukur.
Selain program ketenagakerjaan dan CSR, Cak Imin mendorong BUMN memanfaatkan aset perusahaan yang belum produktif untuk membuka ruang usaha bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.
Aset tersebut dapat dikembangkan menjadi tempat usaha dengan biaya sewa terjangkau, sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.
Ia menilai optimalisasi aset BUMN dapat membuka aktivitas ekonomi baru dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.
Melalui langkah tersebut, Cak Imin berharap BUMN dapat mengambil peran lebih besar dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
