Koma.id – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai rencana aksi gembok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional yang digagas Presidium Mitra MBG berpotensi menjadi bumerang bagi para mitra program tersebut. Menurutnya, aksi tersebut justru dapat memperkuat kelompok yang selama ini menolak pelaksanaan Program MBG.
Jamiluddin mengatakan, ancaman mogok massal dan penutupan dapur MBG berisiko dimanfaatkan pihak-pihak yang sejak awal mengkritisi program unggulan pemerintah tersebut untuk mendesak penghentian pelaksanaannya.
Prabowo Ingin RI Jadi Negara Industri Modern
“Ancaman menggembok dapur MBG justru bisa menjadi bumerang. Kelompok yang sejak awal menolak program ini akan semakin kuat mendesak pemerintah menghentikan MBG dan mengalihkan anggarannya ke sektor lain,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/7/2026).
Menurut dia, penolakan terhadap Program MBG belakangan semakin menguat setelah muncul sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan yang dialami penerima manfaat hingga dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menilai, kondisi tersebut telah memengaruhi persepsi publik terhadap pelaksanaan Program MBG. Karena itu, aksi penghentian layanan oleh para mitra dikhawatirkan justru memperburuk citra program di mata masyarakat.
Jamiluddin menyarankan agar perselisihan antara mitra penyedia makanan dan BGN diselesaikan melalui dialog serta mekanisme hukum yang tersedia, bukan dengan menghentikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.
“Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat, menjadi korban akibat konflik antara mitra dan penyelenggara program,” ujarnya.
Sebelumnya, Presidium Mitra MBG mengumumkan rencana aksi gembok dapur MBG secara nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional yang disebut menghentikan kerja sama secara sepihak dengan sejumlah mitra penyedia layanan.
Presidium Mitra MBG menilai penghentian kerja sama tersebut merugikan pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mereka meminta BGN memberikan kepastian hukum serta menyelesaikan persoalan kontrak dengan para mitra secara transparan dan adil.
