Koma.id –Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi bersama yang dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program.
Desakan Investigasi Latsarmil KDMP Mengalir: Dari Komnas HAM, DPR, Amnesty, hingga Serikat Pekerja
“Sebagai tindak lanjut evaluasi bersama, Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico, dikutip Selasa (30/6/2026).
Menurut Rico, pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selanjutnya akan difokuskan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, serta penguatan wawasan kebangsaan.
Selain itu, peserta akan mendapatkan materi mengenai kemampuan manajerial sebagai bekal dalam mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Materi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam menjalankan fungsi pengelolaan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Kemhan juga melakukan penyesuaian terhadap materi pelatihan dengan mengurangi kegiatan yang bersifat taktis maupun teknis kemiliteran. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menghapus latihan menembak dari rangkaian kegiatan.
“Termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini. Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil,” jelas Rico.
Rico menegaskan, perubahan tersebut dilakukan agar metode pembekalan lebih relevan dengan tugas para calon manajer koperasi yang merupakan warga sipil. Dengan demikian, pelatihan tidak lagi berorientasi pada aspek kemiliteran, melainkan pada penguatan karakter, bela negara, kepemimpinan, dan kompetensi manajerial.
Kebijakan ini diambil setelah pelaksanaan latsarmil calon manajer KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan, termasuk Komnas HAM, DPR, akademisi, dan koalisi masyarakat sipil, meminta pemerintah mengevaluasi pelibatan unsur militer dalam pelatihan tersebut, terutama setelah meninggalnya lima peserta selama mengikuti program.
Pemerintah menyatakan evaluasi akan terus dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai warga sipil.
