KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengkritik kebijakan pelaksanaan pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia. Menurutnya, materi pelatihan militer tidak memiliki relevansi langsung dengan tugas utama para calon pengelola koperasi.
Habib Syakur menilai, manajer koperasi justru membutuhkan pembekalan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi di bidang pelayanan, tata kelola koperasi, kepemimpinan, hingga pengelolaan bisnis ritel agar mampu mengembangkan koperasi secara profesional.
Haidar Alwi: Kepercayaan Publik 82,4 Persen Jadi Kado Terindah Hari Bhayangkara untuk Polri
“Pelatihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menurut saya tidak memiliki relevansi maupun urgensi. Yang mereka butuhkan adalah penguatan kapasitas sebagai manajer, mulai dari pelayanan kepada masyarakat, tata kelola koperasi, manajemen keuangan, pengembangan usaha, hingga pengelolaan retail modern,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Ia berpendapat, keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih akan lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memahami dunia koperasi dan bisnis dibandingkan kemampuan dasar kemiliteran.
Menurutnya, pemerintah semestinya memprioritaskan pelatihan yang benar-benar mendukung tugas dan fungsi calon manajer di lapangan.
Habib Syakur juga menyinggung adanya laporan mengenai peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia selama mengikuti rangkaian pelatihan. Mereka antara lain ; Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan.
Oleh sebab itu, ia pun mengingatkan agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merancang program pembinaan yang melibatkan unsur pelatihan fisik.
“Apalagi sudah ada kasus peserta SPPI yang meninggal dunia dan hingga hari ini jumlahnya mencapai empat orang. Ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terulang dalam program-program lain,” ujarnya.
Karena itu, Habib Syakur meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer KDMP untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar setiap bentuk pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kompetensi peserta dan tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu.
“Sebaiknya program ini dihentikan sementara dan dievaluasi. Jangan sampai memunculkan preseden buruk di kemudian hari hanya karena pelatihan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka sebagai manajer koperasi,” katanya.
Habib Syakur menegaskan dirinya tidak mempersoalkan keberadaan pelatihan dasar militer secara umum. Namun, ia menilai penerapannya harus disesuaikan dengan jenis profesi yang akan dijalankan peserta.
“Kalau pelatihan dasar militer diberikan kepada calon satpam atau tim keamanan toko Koperasi Desa Merah Putih, saya kira itu jauh lebih relevan. Mereka memang memiliki tugas yang berkaitan dengan aspek keamanan. Tetapi kalau calon manajer koperasi, kebutuhan utamanya adalah kemampuan memimpin organisasi, mengelola usaha, melayani anggota, dan mengembangkan bisnis koperasi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali desain pelatihan bagi calon pengelola KDMP agar lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi profesional. Menurut Habib Syakur, keberhasilan program koperasi desa akan sangat ditentukan oleh kemampuan para manajernya dalam mengelola usaha secara akuntabel, efisien, dan berkelanjutan, sehingga pelatihan yang diberikan pun harus selaras dengan tujuan tersebut.
