Koma.id – Pemerintah mulai membahas skema pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar agar distribusinya lebih tepat sasaran. Pembahasan dilakukan Dewan Energi Nasional (DEN) bersama PT Pertamina Patra Niaga di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Salah satu opsi yang dibahas yakni pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan atau cubic centimeter (CC), serta jenis kendaraan yang berhak menerima subsidi.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dituangkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Nasib Rupiah Hari Ini 18 Mei 2026
“Sedang dibahas bersama Pertamina Patra Niaga terkait opsi pembatasan agar subsidi lebih tepat sasaran,” ujar Djoko dalam keterangannya, dikutip Senin (18/5/2026).
Menurut dia, penerapan pembatasan diperkirakan mampu menghemat konsumsi BBM subsidi sekitar 10 hingga 15 persen.
Wacana pembatasan subsidi BBM kembali menguat setelah harga minyak mentah dunia menembus level 100 dolar Amerika Serikat per barel. Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar AS sehingga meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi dan kompensasi energi selama ini menjadi salah satu komponen belanja negara terbesar, terutama ketika harga minyak global mengalami lonjakan signifikan.
Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, menilai pembatasan subsidi BBM mulai sulit dihindari mengingat tekanan fiskal yang terus meningkat.
“Beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak jika tidak ada langkah pengendalian,” kata Badiul.
Meski demikian, ia mengingatkan persoalan utama subsidi BBM bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga ketimpangan penerima manfaat yang selama ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas dan kendaraan pribadi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan pembatasan tidak membebani masyarakat kecil maupun sektor produktif yang sangat bergantung pada BBM subsidi.
“Nelayan, petani, angkutan rakyat, dan UMKM harus tetap menjadi prioritas penerima subsidi,” ujarnya.
Ia menilai kendaraan pribadi kelas menengah atas dan kendaraan non-produktif seharusnya menjadi sasaran utama pembatasan agar kebijakan subsidi energi lebih adil.
“Jangan sampai pembatasan justru menekan daya beli masyarakat kecil,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah juga pernah mewacanakan penggunaan sistem digital dan integrasi data kendaraan untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Namun hingga kini regulasi final mengenai pembatasan tersebut belum diterbitkan.
