KOMA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigitta Lasut, mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengkritik pemerintah, namun dilakukan secara konstruktif dan berbasis fakta.
Politisi muda kelahiran Manado itu menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia mengakui bahwa setiap pemerintahan pasti memiliki kekurangan yang perlu disoroti.
Harta Presiden Prabowo Capai Rp2,06 Triliun
“Ayo kritik Pemerintah, kita berjuang buat negara. Semua pemerintahan pasti ada kurangnya, tinggal dipilah mau kritik yang mana,” kata Brigitta dalam pernyataannya, Minggu (3/5/2026).
Grace Natalie Siap “Adu Argumen” dengan JK
Meski demikian, Hillary mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi serangan yang merendahkan, apalagi tanpa dasar yang jelas seperti yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Syuro DPP Partai Ummat Amien Rais yang menyebut Teddy harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) karena merupakan gay, yang kemudian dikait-kaitkan dengan Kepala Negara. Ia menekankan pentingnya menjaga martabat Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol negara di mata internasional.
“Tapi Ingat, presiden kita adalah harga diri kita di hadapan dunia. Jangan membuat narasi tanpa dilandasi bukti dan fakta yang bisa di validasi,” tegasnya.
Guru Besar UGM Nilai Kekhawatiran Fragmentasi Politik Akibat Parliamentary Threshold Tak Beralasan
Menurutnya, narasi yang tidak berbasis fakta justru berpotensi merugikan Indonesia, terutama dalam konteks hubungan luar negeri yang tengah dibangun pemerintah.
“Lebih banyak ruginya kalau dunia luar khususnya negara-negara lain yang sedang berusaha membangun hubungan baik dengan Indonesia lewat Presiden kita malah melihat pemerintahan kita sedang direndahkan oleh kaum sendiri tanpa fakta yang jelas,” lanjut Hillary.
Ia juga menjelaskan konsep kepemimpinan Presiden sebagai primus inter pares, yakni pemimpin utama di antara pihak-pihak yang setara dalam sistem kenegaraan.
“Presiden sebagai Primus Inter Pares berarti pemimpin yang utama di antara setara, di mana presiden dipandang sebagai yang tertinggi namun setara dengan anggota lain dalam kelompok atau lembaga negara,” jelasnya.
Hillary menambahkan, konsep tersebut menegaskan bahwa Presiden dan pejabat negara tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga kritik seharusnya diarahkan pada kebijakan, bukan pada serangan personal.
“Ini menunjukkan bahwa walaupun Presiden atau Seskab berada di posisi yang tinggi, tapi mereka adalah bagian dari kita. Bagian dari Indonesia. Kritiklah kebijakan dan keputusan publiknya. Bukannya merendahkan dan memfitnah kaum kita sendiri,” pungkasnya.
