Koma.id – Peneliti Poshdem Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan bahwa pernyataan Saiful Mujani yang mengkritik kondisi demokrasi di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dikategorikan sebagai makar.
Feri menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan serius dalam memahami konsep hukum jika kritik atau opini publik disamakan dengan tindakan makar. Menurutnya, pernyataan Saiful Mujani masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
“Tidak tepat jika itu disebut makar. Itu adalah bentuk pendapat dalam ruang demokrasi,” tegas Feri, dikutip Jumat (10/4/2026).
FAM UBK Murka! Tudingan Dana Rp300 Juta ke Gibran Disebut Fitnah, Tantang Pembuktian di Jalur Hukum
Kritik Bukan Tindakan Pidana
Feri menjelaskan, makar dalam hukum pidana memiliki unsur yang jelas, yakni adanya upaya nyata untuk menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional. Sementara itu, pernyataan Saiful Mujani hanya merupakan ekspresi kritik terhadap kondisi demokrasi.
Buku ke-42 Wakapolri “Mengawal Pangan Menuai Aman”, Soroti Ketahanan Pangan sebagai Pilar Bangsa
Ia menilai, penyamaan kritik dengan makar berpotensi membahayakan kebebasan sipil dan mempersempit ruang demokrasi.
“Kalau setiap kritik dianggap makar, itu berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
Feri juga meluruskan kesalahpahaman yang berkembang dengan menegaskan bahwa wacana pemakzulan (impeachment) berbeda secara mendasar dengan makar.
Menurutnya, impeachment merupakan mekanisme konstitusional yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Dasar.
“Impeachment itu jalur konstitusional, bukan tindakan pidana,” jelasnya.
Jangan Kriminalisasi Opini Publik
Lebih lanjut, Feri mengingatkan agar aparat maupun publik tidak terburu-buru melabeli suatu pernyataan sebagai tindak pidana tanpa dasar hukum yang kuat.
Ia menekankan pentingnya menjaga ruang kebebasan berekspresi, terutama bagi akademisi dan peneliti yang menyampaikan analisis berbasis kajian.
“Opini dan kritik harus dilindungi, bukan dikriminalisasi,” katanya.
Feri menilai, jika praktik pelabelan makar terhadap kritik terus terjadi, hal ini dapat menciptakan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena ruang diskusi publik menjadi semakin sempit.
