KOMA.ID, JAKARTA – Founder LSM Lokataru, Haris Azhar menilai bahwa seruan penggulingan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan mungkin terjadi, apalagi dilakukan oleh masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti Saiful Mujani dan kawan-kawannya.
Dalam konteks potensi dan legal standing, ia membedakan dua aspek ini, yakni masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil menurutnya tidak punya orientasi dan kekuatan untuk menggulingkan sebuah rezim pemerintahan.
“Soal legal standing atau political standing. Masyarakat sipil nggak ada yang punya orientasi sampai jatuhin Presiden. Masyarakat sipil itu core-nya adalah dampingin warga. Dampingin warga ketertiban pada ide di balik regulasi pada kebijakan,” kata Haris Azhar dalam podcast Hendri Satrio Official yang didengar, Minggu (19/4/2026).
Latsarmil Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih Tidak Relevan, Lebih Penting Pelatihan Manajerial
Sementara masyarakat politik punya peluang itu, pun tidak bisa serta merta, karena akan ada berbagai tahapan lain yang harus terjadi sampai pada ide penggulingan sebuah rezim pemerintahan yang berjalan.
Karena jika bicara masyarakat politik, ini adalah mereka yang melakukan aktivitas sosial politik yang sangat mungkin memiliki konektivitas dengan politisi dan kekuatan-kekuatan besar lainnya.
Haidar Alwi: Kepercayaan Publik 82,4 Persen Jadi Kado Terindah Hari Bhayangkara untuk Polri
“Masyarakat politik itu yang gue denger juga faksi-faksinya bukan orang-orang yang memang grounded banget dampingi masyarakat hari-hari ini, jadi masyarakat politik yang kelas menengah elit yang juga mungkin punya koneksi juga pada kekuasaan,” ujarnya.
Jika memang ingin menggulingkan sebuah rezim pemerintahan dari jalur politik, tentu langkah konstitusionalnya adalah melalui parlemen. Dan itu bukan lagi gerakan masyarakat sipil maupun masyarakat politik, melainkan gerakan politik murni yang memang ingin mengakhiri kekuasaan seseorang yang tengah definitif menjadi Presiden.
“Tapi kalau sampai mau apa istilahnya menurunkan (atau) kudeta, enggak mungkin,” tukas Haris.













