Koma.id – Komisi I DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas dua isu krusial, yakni gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon serta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa rapat tersebut penting untuk menggali fakta-fakta di balik insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI di Lebanon, yang diduga akibat serangan Israel.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan objektif terkait peristiwa di Lebanon agar bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan,” ujar Utut, dikutip Rabu (8/4/2026).
FAM UBK Murka! Tudingan Dana Rp300 Juta ke Gibran Disebut Fitnah, Tantang Pembuktian di Jalur Hukum
Menurutnya, pembahasan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak tergesa-gesa, mengingat kompleksitas situasi di lapangan.
Jadwal Masih Tunggu Kesiapan Menhan
Buku ke-42 Wakapolri “Mengawal Pangan Menuai Aman”, Soroti Ketahanan Pangan sebagai Pilar Bangsa
Meski demikian, pelaksanaan rapat kerja tersebut masih menunggu kesiapan Menteri Pertahanan. Utut menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menyesuaikan jadwal dengan agenda Menhan yang cukup padat.
“Jadwalnya masih kami sesuaikan karena Pak Menhan juga memiliki agenda yang cukup padat,” katanya.
Komisi I juga belum memastikan apakah rapat tersebut akan digelar secara terbuka atau tertutup, tergantung pada materi yang akan dibahas.
Bahas Kasus Penyiraman Andrie Yunus
Selain isu Lebanon, Komisi I DPR juga akan menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Kasus ini menjadi perhatian karena adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Utut menegaskan bahwa DPR ingin memastikan kasus tersebut ditangani secara serius dan transparan.
“Kita juga akan bahas kasus penyiraman ini, agar ada langkah pencegahan ke depan dan kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Dorong Evaluasi dan Pencegahan
Melalui rapat kerja tersebut, DPR berharap pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, dapat memberikan penjelasan menyeluruh sekaligus langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa, baik dalam konteks operasi militer luar negeri maupun dugaan pelanggaran oleh aparat di dalam negeri.
Hingga kini, Komisi I DPR masih melakukan koordinasi internal terkait waktu pelaksanaan rapat, sambil menunggu konfirmasi dari pihak Kementerian Pertahanan.
