Koma.id– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bagian dari operasi terstruktur yang berpotensi mengancam demokrasi.
Mahfud juga menyebut insiden tersebut sebagai operasi intelijen hitam. Mengingat rangkaian temuan dari berbagai pihak, baik investigator kepolisian maupun swasta, mengarah pada kesimpulan adanya upaya sistematis untuk melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.
“Lebih baik dibongkar semuanya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi kalau ingin baik. Saya sependapat ini operasi intelijen rangkaian cerita dan temuan investigator baik Polri dan swasta kesimpulannya ini memang operasi intelijen,” ujar Mahfud melansir kanal YouTubenya.
Mahfud juga menyoroti lambannya pengungkapan aktor intelektual di balik kasus tersebut, yang hingga kini telah memasuki tiga minggu tanpa kejelasan. Ia menilai kondisi ini menjadi ujian serius bagi demokrasi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Untuk itu, Mahfud mendesak Presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas kasus tersebut.
Selain itu, Mahfud menyinggung persoalan struktural dalam sistem hukum, termasuk belum direvisinya Undang-Undang Peradilan Militer selama 26 tahun. Ia menilai hal tersebut menjadi kendala dalam menyeret oknum militer ke peradilan sipil, terutama jika korban berasal dari kalangan masyarakat umum.
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi langkah cepat Polri dalam mengidentifikasi pelaku lapangan dalam waktu singkat. Namun, ia mengingatkan bahwa pengungkapan kasus secara menyeluruh sangat bergantung pada minimnya intervensi dari pihak lain.
“Saya meyakini Polri itu jagonya kalau soal teknis reserse. Masalahnya, sering kali ada hambatan berupa politisasi atau keterlibatan institusi lain yang membuat kasus tersendat,” ujar Mahfud.
