Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tulisan wartawan senior Edy Mulyadi yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seolah “mengendalikan pemerintahan” dan Presiden Prabowo tidak berdaulat, sebagai opini politis yang berlebihan, tidak proporsional, dan berpotensi memecah kepercayaan publik terhadap negara.
Menurut Habib Syakur, narasi yang dibangun keduanya cenderung menggiring persepsi seolah Indonesia berada dalam keadaan abnormal secara konstitusional. Padahal, roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, penanganan bencana terus dilakukan, dan institusi negara bekerja sesuai fungsi masing-masing.
“Jangan memprovokasi publik dengan opini yang menebar ketidakpercayaan pada negara. Presiden bekerja, Kapolri bekerja. Jangan seolah-olah negara ini tidak punya sistem, lalu diputuskan hanya berdasarkan asumsi pribadi,” tegas Habib Syakur di Jakarta.
Nah Lho! BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG
Ia menilai, pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebut “Presiden bukan Prabowo, tetapi Listyo Sigit” merupakan bentuk pembelokan opini yang terlalu jauh. “Sangat disayangkan seorang mantan Panglima TNI berbicara dengan nada destruktif seperti itu. Ini bukan kritik membangun, tapi lebih tepat disebut agitasi politik,” ujarnya.
Terkait kritik Edy Mulyadi yang menarasikan bahwa Presiden lamban dan Kapolri bertindak seolah simbol kekuasaan, Habib Syakur menegaskan bahwa tulisan tersebut mengabaikan fakta di lapangan. Pemerintah disebut sedang bekerja keras menangani bencana secara bertahap dan sistematis bersama TNI, Polri, BNPB, relawan, serta pemerintah daerah.
“Di lapangan, Polri dan TNI bekerja siang malam. Presiden mengoordinasikan kebijakan nasional. Tapi ada pihak yang lebih senang menggoreng drama ketimbang melihat data dan kerja nyata. Ini bukan sikap intelektual yang sehat,” kata Habib Syakur.
Ia juga menilai, tudingan bahwa Kapolri bertindak arogan dan Presiden membiarkan pelanggaran konstitusi merupakan tuduhan tanpa dasar hukum. “Kalau bicara konstitusi, mari bicara hukum, bukan hanya perasaan. Negara ini tidak berjalan berdasarkan emosi dan narasi sensasional,” tambahnya.
Lebih jauh, Habib Syakur mengingatkan agar figur publik seperti Gatot Nurmantyo maupun Edy Mulyadi tidak terus-menerus menyeret publik ke dalam ketegangan politik yang tidak perlu. Menurutnya, bangsa saat ini membutuhkan ketenangan, kolaborasi, dan kepercayaan terhadap institusi, bukan propaganda ketidakpercayaan.
“Kalau ada kritik, silakan. Tapi jangan membakar opini publik. Jangan menciptakan imajinasi kekuasaan yang tidak ada. Itu tidak etis dan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Habib Syakur menegaskan bahwa GNK akan terus berdiri membela kepentingan publik, menjaga kewarasan demokrasi, dan melawan narasi yang bertujuan merusak stabilitas negara.
“Negara ini milik seluruh rakyat, bukan milik kelompok yang hobi menciptakan kegaduhan. Jangan jadikan opini pribadi sebagai kebenaran mutlak. Jangan mempermainkan rasa percaya masyarakat,” tutupnya.
