Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Lebih dari 500 Akademisi, Guru Besar, Aktivis Demokrasi, Aktivis Antikorupsi, Akhivis Ham Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

Views
×

Lebih dari 500 Akademisi, Guru Besar, Aktivis Demokrasi, Aktivis Antikorupsi, Akhivis Ham Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

Sebarkan artikel ini
Lebih dari 500 Akademisi, Guru Besar, Aktivis Demokrasi, Aktivis Antikorupsi, Akhivis Ham Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
Aktivis dari koalisi masyarakat sipil ketika menyampaikan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, di Kantor LBH Jakarta, Selasa (4/11/2025).(Kompas.com/Dian Erika)

Koma.id Lebih dari 500 akademisi, guru besar serta aktivis demokrasi, aktivis antikorupsi, hingga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan penolakan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

Silakan gulirkan ke bawah

“Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan,” ujar Usman di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025) dilansir kompas.com

“Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan,” tegasnya.

Pertama, karena pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dipenuhi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kedua, pemerintahan Soeharto dipenuhi oleh berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,” ungkap Usman. “Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto,” tegasnya.

Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain sejarawan Asvi Warman Adam, rohaniwan Franz Magnis Suseno, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Sebelum menyampaikan deklarasi penolakan, lebih dari 500 orang telah menandatangani surat resmi yang dikirimkan untuk Prabowo Subianto. Surat yang berisi permintaan untuk menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto itu pun sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara.

Jika Presiden tidak mengindahkan surat yang disampaikan, koalisi masyarakat sipil berencana menempuh langkah hukum.

“Kami juga menerima banyak usulan untuk menyiapkan sebuah langkah hukum untuk mengajukan atau mempersoalkan seandainya Presiden tetap mengeluarkan keputusan untuk menganugerahi Soeharto dengan gelar pahlawan nasional,” kata Usman. “Langkah lainnya tadi juga ditekankan, kelompok-kelompok pemuda akan menggelar protes-protes,” lanjutnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.